Indeks Iuran Bpjs

Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan menuai beragam respons dari masyarakat. Padahal sesungguhnya angka tersebut masih di bawah perhitungan aktuaria, dengan kata lain, pemerintah tetap memberi subsidi. Tak hanya itu, penyesuaian iuran diiringi pula dengan komitmen peningkatan kualitas layanan di faskes mitra BPJS Kesehatan agar masyarakat mendapat penanganan secara maksimal.

Presiden Jokowi mengklaim pemerintah sudah mengeluarkan Rp115 triliun untuk membantu peserta BPJS Kesehatan hingga 2018.

Dalam sepekan, ada sekitar 2.500 peserta BPJS yang memilih untuk turun kelas di Bandung.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai tidak akan berpengaruh besar terhadap defisit keuangan BPJS yang setiap tahun makin besar.

Sejumlah peserta BPJS memilih turun kelas karena terbeban dengan tarif iuran yang baru.

Kenaikan iuran itu disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang diteken Presiden Joko Widodo.

Ketua DPR akan membahas rencana kenaikan iuran BPJS setelah alat kelengkapan dewan terbentuk.

Ombudsman meminta pemerintah hati-hati mengeluarkan kebijakan atas masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Iuran BPJS Kesehatan diusulkan naik mulai Januari 2020.

Cara cek iuran BPJS Kesehatan yang sudah dibayar melalui HP dan situs web BPJS Kesehatan.

Saat masalah keuangan menimpa rumah sakit, pertama-tama dokter adalah orang yang dikorbankan.

Jika puskesmas gampang untuk merujuk ke rumah sakit maka biayanya besar.

RS saat ini disebut sedang kesulitan karena masih banyak yang belum menerima ganti dari pelayanan yang mereka sudah berikan.

Kenaikan iuran BPJS merupakan rencana pemerintah untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Bagaimana cara menurunkan kelas BPJS Kesehatan ini? Apa saja syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengguna BPJS pindah kelas?

DPR meminta pemerintah bersikap rasional dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah diharapkan mencari cara lain selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati faskes kelas I dan II.

BPJS Watch menilai Jokowi memang sudah seharusnya mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS. Namun, agar kenaikan tak sia-sia, pemerintah perlu membenahi fasilitas kesehatan.

Pengguna BPJS Kesehatan bisa melakukan pembayaran iuran JKN melalui Bank (Bank Mandiri) dan Non-Bank (Mobile Cash).

BPJS Watch mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan iuran iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).