tirto.id - Pada bulan Januari lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sempat dikabarkan memberikan bantuan tunai langsung. Namun, hasil pemeriksaan Tirto menunjukkan narasi itu tidak benar dan pihak BPJS Kesehatan telah membantah adanya program bantuan dana tunai seperti yang beredar di media sosial.
Baru-baru ini, BPJS Kesehatan kembali menjadi sasaran narasi miring yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Di media sosial, muncul klaim adanya layanan gratis BPJS Kesehatan. Narasi ini salah satunya disebarkan oleh halaman Facebook dengan nama “info BPJS Gratis 2025” (arsip).
Halaman itu menyertakan sebuah tautan dengan poster bergambar pegawai BPJS Kesehatan. Dalam poster tersebut tertulis informasi bahwa iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dihapus, sehingga masyarakat bisa melakukan daftar ulang kartu BPJS lantaran semua iuran digratiskan.
“LAYANAN BPJS GRATIS AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA. KUOTA TERBATAS.!! Pendaftaran BPJS Gratis ini tidak Dipungut biaya !!,” tulis akun pengunggah, Jumat (7/2/2025).
Keterangan yang disematkan juga seolah menggambarkan informasi ini resmi berasal dari pemerintah, dan mengimbau masyarakat untuk mengisi formulir pendaftaran dalam tautan yang disertakan.
Hingga Senin (10/2/2025), unggahan ini sudah disukai oleh 3.800 orang, dibagikan sebanyak 483 kali, dan mendapat 9 komentar.
Narasi senada juga dibagikan oleh beberapa akun Facebook lain, seperti ini (arsip) dan ini (arsip).
Namun, benarkah informasi yang berseliweran ini?
Penelusuran Fakta
Tim Riset Tirto mencoba mengecek profil halaman pengunggah “info BPJS Gratis 2025”. Akun itu nyatanya bukan akun resmi BPJS Kesehatan dan baru dibuat 2 Februari lalu.
Lain dengan akun Facebook resmi “BPJS Kesehatan” bercentang biru yang memiliki 362 ribu pengikut, akun Facebook palsu tersebut hanya diikuti oleh 246 orang per Senin (10/2/2025).
Selanjutnya, Tirto menelusuri tautan yang disertakan dalam unggahan dengan memanfaatkan situs urlscan.io. Hasilnya, kami menemukan kalau tautan ini tidak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial asli BPJS Kesehatan.
Tangkapan layar halaman pendaftaran itu juga memperlihatkan bahwa tautan yang beredar meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram aktif.
Saat mengecek akun Instagram resmi @bpjskesehatan_ri, narasi semacam ini juga sebelumnya telah dinyatakan tidak benar. Lewat unggahan akun Instagram BPJS Kesehatan, Jumat (10/2/2025), Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, memastikan bahwa informasi lewat tautan yang biasanya mengarah ke install aplikasi dipastikan bukan dari pihaknya dan pasti tidak terverifikasi kebenarannya.
“Karena memang banyak sekali masyarakat yang didaftarkan pemerintah, tapi mekanismenya jelas tidak melalui WhatsApp maupun SMS. Gratis itu justru dari pemerintah yang akan aktif kepada masyarakat, tidak melalui jalur-jalur seperti itu,” kata David.
Unggahan itu juga memberi peringatan kepada masyarakat bahwa informasi pengalihan BPJS Kesehatan mandiri ke gratis cukup dengan mengklik sebuah tautan dan bio bisa jadi merupakan modus penipuan.
Dengan demikian, tidak ada kebijakan yang menyatakan soal pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri ke BPJS Kesehatan gratis pada tahun 2025.
Pendaftaran BPJS Kesehatan untuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Gratis memang ada dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan, yang tidak mampu membayar iuran. Namun demikian, mekanisme tidak melalui tautan seperti unggahan yang tersebar.
Dilansir Antara, cara daftarnya yakni melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play. Setelah melengkapi data-data, masyarakat memilh opsi “tambahkan usulan”. Kemudian data akan diverifikasi oleh pemerintah daerah sebelum resmi terdaftar sebagai peserta PBI.
Program PBI ini memungkinkan mereka mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan. Oleh karenanya, iuran BPJS Kesehatan untuk peserta dari kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dibayar oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, tautan pendaftaran BPJS Kesehatan tahun 2025 yang beredar di jagat maya bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
Hasil penelusuran menggunakan urlscan.io menemukan kalau tautan ini tidak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial asli BPJS Kesehatan.
Narasi semacam ini juga sebelumnya telah dinyatakan tidak benar oleh BPJS Kesehatan.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
