Indeks Insider

Lahan Sitaan BLBI akan Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
Ara berharap dalam waktu dekat ada mekanisme yang jelas terkait penggunaan lahan sitaan BLBI atau kasus korupsi lainnya untuk program perumahan rakyat.

Pemerintah Tanggung Pajak Pembelian Rumah 100% hingga Akhir 2026
PPN Ditanggung Pemerintah 100 persen akan diberikan untuk pembelian satuan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar.

Dasco Minta Dony Oskaria Segera Cari Direksi Perum Perhutani
Dasco melihat kursi direksi Perum Perhutani sampai saat ini masih dibiarkan kosong.

Bapanas Dorong Kopdes Merah Putih Serap Produksi Petani
Peran Kopdes sebagai penyerap hasil pertanian ini tetap akan menggunakan skema business to business (B2B).

Airlangga soal Proyeksi OECD: Kalau Global Baik, Indonesia Baik
OECD merevisi ke atas proyeksi ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen di 2025 dan 2026 dari sebelumnya 4,7 persen pada 2025 dan 4,8 persen di 2026.

Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Oktober-Desember Tak Naik
Tarif tenaga listrik untuk pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Penjaminan Polis Dinilai Bukan 'Obat' Penyakit Industri Asuransi
Andreas sarankan penjaminan hanya diberikan untuk produk asuransi yang berkaitan dengan investasi.

Status Kementerian BUMN akan Diubah Jadi Badan Penyelenggara
Dasco pastikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan dilebur atau bergabung dengan Danantara.

Grup Astra Targetkan Pemanfaatan Energi Bersih 50% di 2030
Selain peningkatan energi terbarukan, Grup Astra juga menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 30 persen di lingkup operasional perusahaan.
Pemerintah Diminta Segera Tuntaskan Roadmap Cukai di 2026
Kebijakan fiskal yang konsisten akan menjaga iklim investasi, mendorong penyerapan tenaga kerja, dan memastikan keberlanjutan penerimaan negara.

Buruh Bakal Kembali Demo 30 September, Tuntut 3 Poin Ini
Salah satu yang akan disampaikan yakni RUU Ketenangakerjaan yang harus segera disahkan, termasuk penghapusan outsourcing dan tolak upah murah.

Jasa Raharja Diusulkan Seperti BPJS Tanggung Kecelakaan Lalin
Perubahan ini dinilai penting untuk memberikan kejelasan status Jasa Raharja.

BSN Dorong Regulasi Standar Mutu Beras Mengacu Langsung ke SNI
BSN merekomendasikan agar persyaratan mutu dalam regulasi pemerintah tersebut mengacu langsung pada SNI, tanpa perlu menuliskan ulang spesifikasi teknisnya.

KSPI Minta Upah Layak & PHK Masuk dalam RUU Ketenagakerjaan
Selain itu, ia meminta agar perlindungan pekerja platform digital (gig) seperti kurir dan ojek online juga masuk dalam RUU Ketenagakerjaan.

BSN Sarankan Sertifikasi SNI untuk Beras Dibuat Sukarela
Pelaku usaha mikro disebutkan sebagai pihak yang paling terdampak jika kebijakan SNI wajib diterapkan tanpa persiapan memadai.

Daftar 190 Perusahaan Tambang Disetop Sementara Kementerian ESDM
Penghentian sementara dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

LPS Akan Jamin Polis Asuransi, OJK Usul Maksimal Rp500 Juta
Mekanisme program penjaminan polis asuransi masih dibahas OJK bersama LPS.

OJK Usul LPS Turut 'Rawat' Asuransi Sakit sebelum Dilikuidasi
LPS dinilai perlu mengupayakan penyelamatan perusahaan jasa asuransi insolven, sebagaimana lembaga tersebut "menyembuhkan" bank-bank sakit

Menakar Jurus Purbaya Kejar Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Utang
Yang lebih penting daripada membuat peta jalan, menurut Purbaya, adalah memastikan tata kelola utang secara bijak dan kontrasislikal.

KRAS Tunjuk Eks Dirut GGRP Fedaus Jadi Corporate Secretary
Penunjukan ini efektif berlaku mulai 22 September 2025, berdasarkan Surat Keputusan Direksi perusahaan nomor 109/DU-KS/Kpts/2025.
Masuk tirto.id







