Indeks Insider

Purbaya semakin optimis dengan komitmen pemerintah untuk terus memantau peredaran uang dan menghilangkan hambatan di sektor riil.

Purbaya meyakini kebijakan ini akan memberikan dampak positif, khususnya bagi penyaluran kredit ke BPD lain dan sektor UMKM di daerah.

“Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik.”

Kepemilikan rekening bank oleh masyarakat akan permudah penyaluran bantuan sosial (bansos).

Keppres pengangkatan Amran sebagai Kepala Bapans ditandatangani Prabowo pada Kamis (9/10/2025).

OJK berkomitmen memfasilitasi penerbitan Patriot Bond apabila seluruh syarat dan ketentuan terpenuhi.

Purbaya menilai modal investor asing yang telah meninggalkan Indonesia akan segera kembali.

Berdasarkan data BEI, dari total 7,56 juta investor pasar saham hingga akhir Agustus 2025, 54,23 persen di antaranya berusia muda atau di bawah 30 tahun.

Singapura meminta RI untuk ekspor EBT serta kerja sama dalam penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) lintas batas.

"Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang langsung berbasis smelter sampai dengan cadangan selesai."

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan audit menyeluruh terhadap implementasi operasi bawah tanah di Freeport.

Lokasi dan izin pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk Muhammadiyah masih dalam proses.

Rencana pembubaran Satgas BLBI ini bukan hanya kali ini dilontarkan Purbaya.

Bahlil akan cek apakah tagihan subsidi dan kompensasi telah digelontorkan pemerintah kepada PLN dan Pertamina.

Sebelum mengalihkan dana, Purbaya akan bertemu terlebih dahulu dengan Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu.

Rosan juga menyebut telah berbicara dengan para kepala daerah terkait implementasi proyek WTE yang ditargetkan meluncur pada awal November 2025.

“Harusnya mereka manage (mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi."

Taspen telah melakukan langkah-langkah sistemik untuk memperkuat pengendalian internal dan tata kelola investasi.

Sistem perizinan yang sepenuhnya otomatis menghilangkan peran pemerintah daerah, bahkan izin bagi PMA dapat terbit tanpa verifikasi kabupaten dan kota.

Purbaya sempat memperingatkan Prabowo bahwa pada Februari 2026 bisa terjadi pergantian kekuasaan jika aksi demonstrasi akibat ketidakpuasan ekonomi meluas.