Indeks Infrastruktur

Pekerja konstruksi jalan di Jepang memiliki etos kerja dan komitmen pelayanan publik yang tinggi hingga mampu membereskan sinkhole di Kota Fukuoka dalam satu minggu saja. Ini adalah buah dari pemanfaatan demokrasi sebagai alat untuk memilih pemimpin dengan rekam jejak pelayanan terbaik. Sesuatu yang belum terbangun di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur dan transportasi.

Anak perusahaan Kalla Group, siap membangun Proyek Land Based LNG Receiving and Regasification Terminal berkapasitas 4 juta ton di Bojonegara Banten.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu andalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Target-target besar dipasang oleh pemerintah, sementara anggaran infrastruktur terus ditambah. Sayangnya, target ambisius itu bisa menyimpan bahaya di masa mendatang.

Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Heru Dewanto mengatakan, megaproyek pembangkit listrik 35 ribu MW dan proyek-proyek infrastruktur lainnya akan membutuhkan setidaknya 82 ribu insinyur hingga 2019.

Pameran infrastruktur terbesar di Indonesia tersebut diharapkan dapat menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di sektor infrastruktur guna mengejar target pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Pameran dijadwalkan berlangsung hingga 11 November 2016.

Pembangunan jalan layang khusus jalur bus Transjakarta Ciledug-Tendean  sudah mencapai 88% dan ditargetkan selesai bulan Desember tahun ini.

Japan Bank for International Corporation (JBIC) dikabarkan telah melakukan pembicaraan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait sejumlah investasi pada proyek di Indonesia. Lembaga keuangan publik Jepang itu bahkan menginginkan untuk membiayai sejumlah proyek di Indonesia dengan nilai yang lebih besar dibanding pembiayaan selama ini.

Pameran yang menampilkan berbagai perkembangan teknologi dalam transportasi dan infrastruktur tersebut berlangsung dari 14 hingga 16 September 2016.

OJK akan memasukkan dana repatriasi ke dalam tiga instrumen investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal domestik tersebut nantinya dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya infrastruktur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembangunan tol sepanjang 1.000 km selama lima tahun, termasuk percepatan penyelesaian Tol Trans Jawa yang sebagian mangkrak. Ruas Tol Trans Jawa yang mangkrak sebelumnya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bila total Tol Trans Jawa sepanjang 615 km tuntas pada 2018, maka Merak hingga Surabaya tersambung non stop dengan jaringan jalan tol. Langkah ini jadi pembuktian Presiden Jokowi.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik Presiden Jokowi yang dinilai terlalu berambisi membangun berbagai proyek infrastruktur di saat kondisi ekonomi di Tanah Air sedang lesu. Presiden Jokowi menjawab dengan blusukan ke proyek wisma atlet Hambalang, di Bogor, Jawa Barat, yang mangkrak akibat korupsi. Proyek ini dibangun pada masa pemerintahan mantan presiden SBY. Proyek Hambalang yang mangkrak jadi "perang" antara keduanya.

Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur dalam dua tahun pemerintahannya. Pada awal tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 225 proyek yang tersebar di seluruh negeri. Mayoritas harus tuntas pada tahun 2018, atau setahun menjelang pelaksanaan Pilpres 2019.

Presiden Joko Widodo dianggap melakukan terobosan besar dalam pembangunan proyek infrastruktur. Proyek demi proyek dikunjunginya langsung. Politisi Golkar pun memuji kebijakannya itu, dan merasa yakin semua proyek infrastruktur bisa tuntas sebelum pemerintahannya berakhir pada 2019.

Presiden Jokowi menargetkan pembangunan tol Batang-Semarang selesai pada 2018. Hal ini menyusul beroperasinya jalan tol ruas Pejagan-Pemalang serta integrasi tol Jakarta-Cikampek, Cipularang, Padaleunyi, dan Cipali di Brebes yang telah diresmikan Jokowi pada Kamis sore.

Nilai investasi pembangunan jalan tol Batang-Semarang mencapai Rp11,04 triliun, sedangkan biaya investasi tol Pemalang-Batang sekitar Rp4,08 triliun dan biaya konstruksi sebesar Rp2,27 triliun.

Menurut Jokowi salah satu hal menyebabkan terhambatnya proses pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah administrasi yang rumit dan bertele-tele untuk itu Presiden berkeinginan untuk memangkas sekitar 3.000 Peraturan Daerah.

Rizal Ramli mengusulkan perlunya penerbitan obligasi khusus untuk pembiayaan infrastruktur yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Penerbitan obligasi dapat dilakukan setelah melalui revaluasi seluruh aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun sayangnya, tak semua menteri di Kabinet Kerja mendukung gagasan itu, bahkan tak semua BUMN melakukan revaluasi aset. Padahal, bila gagasan ini dijalankan akan membangkitkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Salah satu pebisnis terkemuka Arab Saudi, Pangeran Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud, dalam pertemuannya dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, menyatakan minatnya untuk meningkatkan penanaman investasi di Tanah Air.

Rekor Jepang dalam industri kereta api cepat bisa disebut mulus. Sementara Cina meski bisa disebut sebagai pemain baru, tetapi sangat agresif menggarap proyek kereta api cepat baik di negaranya sendiri maupun di negara lain. Indonesia akhirnya memilih Cina setelah mempertimbangkan sejumlah hal, terutama berkaitan dengan jaminan pendanaan.

Pada 23 Juli 2011, terjadi kecelakaan kereta cepat Cina yang menewaskan 32 orang penumpang di Provinsi Zhejiang, Cina Timur. Peristiwa itu menjadi salah satu tolok ukur penilaian kualitas proyek kereta cepat Cina.