tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai Jakarta merupakan salah satu kota yang mengalami kelambatan pembangunan infrastruktur. Akibatnya, menurut dia, kemacetan masih kerap terjadi di ibu kota ini.
"Negara kita termasuk yang pembangunan infrastrukturnya mengalami kelambatan, salah satu cirinya di Jakarta macet terus. Kemacetan itu adalah kemajuan, tetapi tidak dilengkapi dengan infrastruktur," kata JK saat di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (2/8/2018), seperti dilansir Antara.
Wapres menambahkan pembangunan infrastruktur di daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Menurutnya, diperlukan pula kerja sama dengan badan usaha swasta. Oleh karena itu, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di suatu daerah.
"Itu semua menjadi gabungan dari kemampuan swasta kalau bekerja sama dengan pemerintah, untuk membangun infrastruktur. Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai konsep dan menyiapkan beberapa perusahaan yang sudah berjalan, namun bagaimana lingkupnya nanti lebih luas," jelasnya.
Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha ini, JK menjelaskan, dibentuk karena adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Sejumlah lembaga yang berperan dalam KPBU tersebut antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) serta BUMN dan BUMD.
Selain itu, lembaga pendukung yang dibentuk untuk mempercepat kerja sama tersebut antara lain Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin pembangunan infrastruktur.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
