Indeks Infrastruktur

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendesak jajaran pemerintah daerah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing supaya laju perekonomian lebih maksimal.

Kepala Bappenas Sofyan Djalil meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengusulkan proyek yang menjadi prioritas daerah tersebut dan bukan asal proyek.

Pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung sepanjang 140 kilometer terancam mandek total dikarenakan proses pembebasan lahan belum tuntas.

AIIB dan ADB telah menandatangani MOU kerja sama di Frankfurt, Jerman, terkait pengaturan rencana untuk proyek-proyek yang mereka biayai bersama.

Sejumlah proyek infrastruktur dikebut demi menyambut acara skala internasional. Beberapa di antaranya justru merugi karena kurangnya perencanaan.
Pembangunan tol untuk agenda tertentu dibangun lebih cepat dibandingkan dengan proyek tol tak terkait agenda khusus. Tol yang menghubungkan Benoa, Bandara Ngurah Rai, dan Nusa Dua menjadi sebuah proyek yang ambisius.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa saat ini pemerintah akan lebih fokus terhadap pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, untuk mempermudah akses wisatawan ke daerah wisata tersebut.

Pembangunan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) ditargetkan selesai dan bisa dilalui kendaraan pada Agustus 2016. Saat ini pembangunan kontruksi tol tersebut sudah mencapai 20 persen.

Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir didakwa memberikan suap sebesar Rp4,28 miliar kepada anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP) agar meloloskan proyek dari program aspirasi DPR disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Budi Supriyanto disebut menerima uang 305.000 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar sebagai “fee” enam persen dari program DPR untuk rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memangkas sebanyak 3.000 peraturan daerah yang dianggap memperlambat perizinan usaha. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah menarik investasi masuk ke tanah air dengan cara memperbaiki regulasi.

Perkembangan global telah menunjukan bahwa privatisasi air terbukti gagal dalam mendistribusikan air secara merata ke masyarakat. Sayangnya, keputusan pengadilan soal privatisasi tak kunjung dijalankan. Perusahaan swasta sering menempatkan air sebagai barang komoditas ekonomi dan seringkali dianggap gagal mengadakan investasi baru yang signifikan dalam infrastruktur air.