Indeks Icw

ICW menyatakan proses hukum terhadap Kepala BGN perlu dihormati, tetapi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kasus yang saat ini tengah ditangani.

ICW mempertanyakan transparansi dana 350 ribu paket bansos sembako May Day 2026 yang diduga dari dana Setneg.

Menurut ICW, Polri memiliki keistimewaan dibanding dengan pengelola SPPG lainnya, yaitu tidak memiliki batasan jumlah SPPG.

ICW menilai Jokowi cuci tangan mengenai pernyataannya yang menyetujui UU KPK untuk direvisi lagi. ICW menyebut Jokowi adalah kontributor pelemahan KPK.

ICW menyoroti minimnya keterbukaan KPK dalam menyampaikan informasi terkait SP3 tersebut.

KPK akan melakukan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan ICW dan KontraS tersebut.

ICW menilai aparat penegak hukum belum memiliki kesamaan paradigma terkait penindakan korupsi oleh badan hukum.

DPR juga diminta untuk membahas undang-undang untuk memberikan batasan bagi Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya.

ICW menyayangkan langkah KPK yang tidak kunjung memeriksa Bobby Naution baik dalam penyidikan maupun penuntutan.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, telah menyampaikan Jaksa KPK akan memeriksa Bobby jika memang terdapat perintah dari pengadilan.

ICW menilai Soeharto tak pantas menerima gelar tersebut karena rekam jejaknya pada masa lalu.

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih jauh dari transparan dan perlu menjadi perhatian pemerintah.

Tahun 2024 terjadi penurunan penindakan kasus korupsi, terkecil 5 tahun terakhir. Di saat bersamaan, potensi kerugian negara naik hampir 9 kali lipat.

Korupsi timah menjadi penyumbang kerugian negara terbesar berdasarkan catatan ICW.

ICW mencatatkan penurunan penindakan kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada tahun 2024.

Wana mengatakan, penegak hukum hanya mampu memulihkan Rp32,8 triliun atau 13 persen dari total kerugian akibat korupsi Rp234,8 triliun selama 2019-2023.

ICW melayangkan dokumen surat keberatan atas permintaan informasi seputar rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

ICW juga menuntut UU KPK direvisi guna mengembalikan independensinya dari kontrol eksekutif.

Ada dua hal yang menjadi pokok laporan dugaan korupsi penyelenggaran haji 2025, yaitu terkait dengan layanan masyair dan layanan konsumsi.

DPR mengeklaim hingga saat ini pihaknya belum menerima penugasan resmi dari pimpinan DPR untuk membahas RUU tersebut.