Indeks Hukum

Menurut Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, G sudah minta maaf atas kegaduhan yang timbul dari video di medsosnya.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, mengeklaim sudah mempunyai bukti AM pelaku tawuran.

Meski Ketua KPU RI dipecat, sejumlah pengamat yakin Pilkada Serentak 2024 tak akan ditunda. Alasannya karena KPU adalah lembaga hierarkis dan punya sistem.

Perkara ini diadukan perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Budi Arie Setiadi sebelumnya berjanji akan segera membongkar pelaku yang menyerang PDN.

Suharyono mengklaim bahwa penyidik memiliki bukti bahwa anak AM (13) yang mengajak untuk tawuran.

Menurut Suhandi Cahaya, penetapan PS sebagai DPO dapat dianulir dengan pertimbangan cacat prosedur selama proses penetapan PS menjadi tersangka. 

Usai diperiksa KPK, Dahlan Iskan menyebut tak pernah membahas soal LNG dengan Mantan Dirut PT Pertamina yang merupakan terdakwa dalam perkara ini.

Setelah kejadian, Hasyim mengirimkan pesan WhatsApp kepada pengadu berupa foto berdua disertai caption ‘my love’ ditambah emoji love & bunga mawar merah.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyebut dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp300 miliar.

DKPP menilai aksi Hasyim tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Sebab, ia terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Aus Hidayat Nur, pemecatan Hasyim Asy'ari tak akan mengganggu proses Pilkada 2024.

Andrie menjelaskan pelanggaran etik yang dilakukan tiga anggota polisi itu berkaitan dengan pernyataan hasil penyidikan kematian AM.

Ghufron menuturkan korupsi pengadaan tanah di sejumlah daerah sering terjadi.

Meski sampai saat ini seleksi calon Pimpinan dan Dewas Pengawas KPK masih sepi, Nurul Ghufron yakin kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada KPK.   

Menurutnya, pegawai dengan status ganda harus tunduk pada pimpinan KPK. Tapi, mereka memiliki kepentingan pribadi untuk loyal ke atasan di instansi asalnya.

KPK memeriksa Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) periode  2011-2014.

Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga ikut mengevaluasi keamanan data.

Selain mengevaluasi kinerja pimpinan, legislatif dan pemerintah juga harus mengembalikan independensi KPK dengan merevisi UU KPK yang berlaku saat ini.

Pemerintah pun diminta membuat pusat pengaduan bagi korban yang terdampak peretasan itu.