Indeks Headline

Satu lagi pegawai KPK mundur karena tak sepakat dengan revisi UU KPK tahun lalu.

Menkopolhukam Mahfud MD merespons penetapan tersangka terhadap 8 anggota TNI yang terlibat kasus kekerasan di Intan Jaya, Papua.

Mensos Juliari P Batubara menyatakan penyaluran bansos tunai akan dipangkas menjadi Rp200 ribu per keluarga hingga perpanjangan Juni 2021.

Satpol PP tak tegas memberi sanksi bagi panitia acara Maulid Nabi yang diikuti banyak peserta dan lalai menerapkan protokol kesehatan di Tebet, Jakarta.

Menaker Ida Fauziyah, mengklaim telah menyalurkan subsidi gaji termin kedua ke 2.713.434 pekerja mulai pekan ini.

Pemprov DKI Jakarta resmi menambah kepemilikan saham produsen bir, PT Delta Djakarta (DLTA), per Oktober 2020.

Anggota TNI Yonzikon 11, Kopda Asyari Tri Yudha (ATY), yang meneriakkan "Kami Bersama Habib Rizieq Shihab" dijatuhi sanksi disiplin ringan.

Gunung Merapi juga mengalami 18 kali gempa hembusan, 64 kali gempa hybrid , serta 14 gempa vulkanik dangkal,

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasan mematikan mikrofon anggota DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman saat sidang pengesahan UU Cipta Kerja.

Sri Mulyani memperkirakan insentif pajak dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak akan terserap seluruhnya.

Dugaan penipuan modus investasi Jouska tengah diselidiki oleh Polda Metro Jaya.

Cina menangguhkan impor ikan beku selama satu pekan terhadap PT Anugrah Laut Indonesia. 

Anggaran yang disiapkan bisa langsung digunakan saat vaksin Corona sudah ada.

Utang itu diberikan untuk untuk penanganan pandemi COVID-19.

Anggota TNI AU Serka BDS kena sanksi karena menyambut Rizieq Shihab pulang lewat yel-yel.

FPI meminta TNI tidak berlebihan menyikapi tindakan Kopda Asyari.

BPPTKG menyebutkan Gunung Merapi kembali mengeluarkan guguran lava pada Rabu (11/11/2020) pagi, dengan jarak luncur 700 meter ke arah Kali Senowo.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menjelaskan Asesmen Nasional 2021, berbeda dengan Ujian Nasional (UN).

Pembahasan rancangan undang-undang minuman beralkohol kembali bergulir.

Menjelang pelaksanaan Pilkada, BKN mencatat sudah ada 362 ASN yang dijatuhi sanksi karena dianggap tidak netral.