Indeks Headline

Polda Metro Jaya menangkap Dokter Lois Owien, yang sempat mengungkapkan klaim bahwa COVID-19 bukan virus, pada Minggu (11/7/2021).

Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Zullies Ikawati menilai klaim Dokter Lois Owien soal kematian COVID-19 akibat efek interaksi obat tak berdasar.

Jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu oleh Kimia Farma yang semula dimulai pada 12 Juli 2021 ditunda.

Keluarga jenazah pasien COVID-19 diminta membayar Rp4 juta oleh seorang petugas pemakaman di TPU Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat.

7 warga Cianjur, Jawa Barat meninggal selama isolasi mandiri terjadi selama PPKM Darurat.

Selama 2020 pengadilan mengabulkan dispensasi pernikahan anak kepada 63.383 pemohon.

Pegawai Dishub DKI Jakarta masih memakai pakaian dinas dipergoki nongkrong di kawasan Senayan.

Aturan PPKM Darurat Jawa-Bali dalam Inmendagri No.18/2021 memuat beberapa rincian soal kapasitas pekerja saat WFH dan WFO di sektor esensial dan kritikal.

Selama PPKM Darurat Jawa Bali, pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi pelaku perjalanan di darat, laut dan udara.

Garuda Indonesia menunjuk enam perusahaan biro umrah untuk menjual tiket ke Makkah dan Madinah tanpa disertai transparansi.

Penangkapan pasutri yang juga publik figur ini bermula dari laporan bahwa NR atau RA sering pakai sabu di rumahnya.

Tidaklah pantas seorang Wakasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw meminta rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.

Instruksi itu disampaikan Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan di Pulau Jawa dan Bali.

Jokowi memerintahkan seluruh kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan menangani pandemi COVID-19.

Pada 2018 terdapat sekitar 600 ribu ton sampah plastik di lautan Indonesia, menurun jadi kisaran 500 ribu ton pada 2020.

Upaya Luhut memperjelas aturan WFH & WFO untuk sektor esensial & kritikal usai adanya sidak Anies Baswedan ke perusahaan asuransi PT Equity Life.

Dua WNA Italia dituntut 14 tahun dan 13 tahun penjara kemudian divonis bebas dalam kasus korupsi tanah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

Polda Metro Jaya menetapkan tersangka tiga bos perusahaan setelah nekat mempekerjakan karyawan meski terlarang selama PPKM Darurat.

Nilai riil paket bansos sembako yang dikorupsi mencapai Rp180 ribu dari pagu anggaran Rp270 ribu.

Pelanggar PPKM Darurat di Kota Depok seorang kepala kelurahan melanggar UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular.