Indeks Hasil Sidang Putusan Mk

Komandan Hukum dan Advokasi TKN Hinca Pandjaitan mengatakan pihaknya ingin agar Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dipandang sebagai lembaga yang terhormat.

Ketua MKMK bilang pihaknya harus diyakinkan terlebih dahulu oleh pelapor dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi agar putusan MK Nomor 90 dibatalkan.

Dekan FH Unsoed sebut MKMK bisa batalkan putusan batas usia cawapres jika aspek moralitas dijunjung tinggi. Karena di atas aspek hukum terdapat moralitas.

Ada inkonsistensi dalam putusan MK terkait legal standing, selain itu perkara usia cawapres bukanlah urusan konstitusi yang harus diputus MK.

Argumen putusan MK soal batas usia capres-cawapres bisa menjadi yurisprudensi menyelesaikan gugatan soal ambang batas presiden atau PT 20%.

Almas memastikan gugatannya ke MK bukan untuk mendorong Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.

Usai sidang putusan MK soal batas usia capres-cawapres, Presiden Jokowi menuturkan penentuan capres-cawapres adalah ranah partai politik.

Mahkamah Konstitusi (MK) selesai membacakan putusan enam gugatan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Dari enam gugatan tersebut, tiga ditolak, dua tidak diterima, dan satu diterima sebagian.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan nomor 91/PUU-XXI/2023 atas pemohon Arkaan Wahyu Re A tentang uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah menjelaskan salah satu pertimbangan mejelis hakim mengabulkan permohonan untuk sebagian uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Hakim anggota Daniel Yusmic P. Foekh mengungkapkan alasan berbeda atas putusan mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Massa pendukung penyesuaian usia minimal capres-cawapres yang mengenakan baju foto diri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming melakukan sujud syukur di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023) sore.

Empat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pendapat berbeda (disenting opinion) atas putusan yang mengabulkan permohonan untuk sebagian uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Massa yang mendukung gugatan penyesuaian usia minimal capres-cawapres mulai mendekati Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.28 WIB. Mereka mendekat ke Gedung MK dari arah utara atau dari arah Istana Kepresidenan.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk sebagian uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 atas pemohon Almas Tsaqibbirru Re A.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep akan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan PSI soal batasan usia capres dan cawapres sebagai tambahan waktu memilih pemimpin di lain waktu.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuka sidang lanjutan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memandang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun, sebagai langkah mundur. Hal itu merespons permohonan gugatan perkara batas usia capres dan cawapres yang diajukan PSI ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).