Indeks Hakim Agung

Hakim agung Margono meninggal dunia akibat serangan jantung, Jumat (20/9/2019). 

Komisi Yudisial akan menggandeng KPK, PPATK dan BPN untuk menelusuri data di LHKPN para calon hakim agung dan hakim ad hoc. 

Wakil Ketua KY Maradaman Harahap mengingatkan fasilitas hakim ad-hoc Tipikor dan hakim agung berbeda meski sama-sama menangani perkara.

Gugatan perdata atas keputusan Komisi Yudisial soal hakim agung jalur non-karir layak ditolak dan dihentikan, karena merusak sistem peradilan.

Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung (MA) Takdir Rahmadi memberi tanggapan atas minimnya hakim agung perempuan di Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial sudah konflik berkali-kali dengan instansi hukum lain, terutama Mahkamah Agung. Wacana pembubarannya pun sudah berkali-kali muncul.

"Dari catatan masih hakim yang paling banyak [mendapat rekomendasi sanksi]."

Hakim agung MA
Artidjo Alkostar
pensiun.

Hakim Artidjo resmi pensiun pada Selasa (22/5/2018) karena memasuki umur 70 tahun.

"Saya marah betul. Ini apa saudara ini, saudara menghina saya," kata Artidjo.

Hakim Agung Artidjo Alkostar memasuki masa pensiun sejak 22 Mei 2018. Masa aktif Artidjo sebagai Hakim Agung akan berakhir pada 1 Juni 2018.

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar menceritakan sejumlah pengalamannya saat ia masih aktif sebagai hakim agung, diantaranya ketika ia menangani perkara korupsi Presiden Soeharto.

"Iya, sudah pensiun mulai per kemarin," kata Jubir.

Mahkamah Agung diminta menggelar persidangan secara terbuka sebagaimana Mahkamah Konstitusi.

Calon yang lolos terdiri dari 18 orang dari jalur karier dan 5 orang dari jalur nonkarier

Jenazah akan disalatkan setelah zuhur, kemudian diberangkatkan ke Kota Rantau untuk dikebumikan setelah salat asar.

Hakim Agung Gayus Lumbuun mendesak Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali secara sukarela mundur dari posisinya. Desakan itu muncul usai KPK menangkap Ketua PT Manado, Hakim Sudiwardono karena terlibat kasus suap.

DPR menyetujui lima hakim agung setelah proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.