Indeks Hak Asasi Manusia

Hak dan kewajiban asasi manusia saling terkait. Lantas, apakah kaitan pelanggaran HAM dengan pengabaian kewajiban asasi manusia?

Farida merasa heran dengan sikap pemerintah pusat yang terkesan angkat tangan dengan persoalan pengungsi Rohingya.

Hari HAM Sedunia akan kembali diperingati pada hari Minggu, 10 Desember 2023 mendatang. Berikut ini sejarah dan tema hari HAM 2023 selengkapnya.

Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi. Dalam UUD 1945, hak warga negara terkandung dalam pasal 27-34.

Yeni sebut kondisi panti sosial disabilitas mental yang PJS datangi mirip penjara. Para penghuni diperlakukan lebih buruk dari seorang napi.

Mahfud MD mengaku akan ke Amsterdam, Belanda dan Praha, Ceko berkaitan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

Ketua MLKI Engkus Ruswana sebut, jelang pemilu, kelompok minoritas semakin rentan dan harus menanggung beban diskriminasi lebih berat dari publik.

Daya juang Saparinah dilambangkan sebagai sosok Burung Hong dalam Batik Saparinah.

Rata-rata para caleg hanya bicara seputar ekonomi, kesejahteraan, lapangan kerja, tapi isu kemanusiaan tidak jadi prioritas.

GKII Rhema Sandubaya adalah salah satu rumah ibadah umat Kristiani yang izin pendiriannya sulit dikeluarkan pemda.

Komnas HAM sebut pemerintah daerah semestinya tidak membuat perda yang berpotensi menimbulkan praktik diskriminasi.

Amnesty International mencatat selama tahun 2022 hak asasi manusia di Indonesia suram.

Quotes Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022 dan tema peringatannya.

Sejarah HAM, tema Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022 "Dignity, Freedom, and Justice for All" dan asal mula  Human Rights day.

Ada beberapa cara untuk mengembalikan hak korban pelanggaran HAM, seperti akses kebenaran, keadilan dan ganti rugi.

Hak asasi manusia yang tertuang dalam dengan sila ke-5 Pancasila terdiri tiga, yaitu terkait kesejahteraan sosial, kesehatan, dan hak milik pribadi.

Salah satu contoh hak asasi manusia dalam sila ke-2 Pancasila adalah hak untuk mendapat perlakuan yang adil dan setara.

Pemerintah dinilai penting memberi izin lembaga internasional, khusus Dewan HAM PBB mengunjungi Papua guna mengkonfirmasi klaim pemerintah.

Revanlee menilai kehadiran Polri di tubuh Komnas HAM bisa berbahaya. Sebab, Komnas HAM akan menjadi bias.

Jika anggota Polri aktif menjadi pimpinan Komnas HAM dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Apalagi Polri menjadi institusi paling tinggi dilaporkan.