Indeks Haji

ICW menilai pengalihan penahanan yang dilakukan KPK harusnya dilakukan secara ketat.

Jemaah haji diperbolehkan membawa 4 jenis tas. Simak informasi 4 jenis tas jemaah haji, fungsi, dan aturan kabin di artikel ini.

Penerbitan surat edaran ini membuat jemaah haji Indonesia memiliki keleluasaan dalam memilih jenis haji sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Meskipun MK menolak seluruh permohonan Pemohon, Mahkamah menekankan bahwa penentuan kuota haji bukan kewenangan mutlak menteri.

Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan tersebut kabur (obscuur) karena uraian dalam permohonan saling bertentangan.

Yaqut mengklaim apa yang dilakukan terkait kebijakan haji semata-mata untuk keselamatan jemaah saat ditahan KPK.

Irfan memastikan penerbangan kloter haji 2026 tidak akan transit atau langsung menuju Arab Saudi sampai saat ini meski ada konflik Iran-AS.

Penguatan regulasi dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan dana haji dilakukan secara adil dan tepat sasaran.

Pengalihan dilakukan secara langsung melalui SIASN milik BKN tanpa melalui mekanisme mutasi reguler antarinstansi.

Ekspor ribuan ton beras itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia tahun 1447 H.

Perlindungan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pemulangan mengingat kondisi ekskalasi yang terjadi.

Tim Biro Hukum KPK menyatakan perhitungan kerugian negara itu telah dirampungkan BPK.

KPK menilai dalil yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas dalam gugatan praperadilan mengandung error in objecto (kesalahan objek).

Asrama Haji Banten akan dibuat sebagai pilot project One Stop Services pelayanan umrah guna memperkuat ekosistem layanan dan perlindungan jemaah.

Budi mengingatkan bahwa dalam kasus ini diduga terdapat aliran dana dari biro perjalanan melalui asosiasi haji terkait pembagian kuota haji.

Kebijakan pembatasan kuota haji penting demi memastikan penyelenggaraan haji dilakukan dengan prinsip kepastian hukum yang adil.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan akan melakukan penangan terhadap jemaah yang sakit sampai tiba kembali di Tanah Air.

Kemenhaj meyakini, tata kelola dam di Tanah Air, apabila dilaksanakan sesuai regulasi, diproyeksikan memberikan manfaat berkelanjutan.

RUU mengubah sejumlah substansi mulai dari definisi direksi dan pengawasan hingga menghapus ketentuan persetujuan Dewas atas penempatan investasi.

Penyediaan DRC menjadi langkah krusial untuk mengantisipasi jika terjadi kegagalan sistem sehingga data jemaah haji tetap aman dan layanan tak terhenti.