Indeks Gus Muhdlor

Bupati Sidoarjo nonaktif, Gus Muhdlor, mempersoalkan keabsahan penahanan dan penetapan tersangka, hingga penyitaan oleh KPK.

Menurut Humas PN Jakarta, Djuyamto, Praperadilan tersebut akan dilaksanakan bersama hakim tunggal, Radityo Baskoro, pada Selasa (28/5/2024) mendatang.

Penyidik KPK mendalami apakah ada pencucian uang oleh Gus Muhdlor dalam penerimaan uang.

Menurut Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pihaknya belum bisa hadir karena masih mengurusi administrasi untuk mempersiapkan sidang. 

PN Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana gugatan status tersangka Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, Senin (6/5/2024).

KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, pada pekan depan.

Ali menilai, gugatan praperadilan tersebut sebagai kontrol atas kerja penyelesaian perkara oleh penyidik KPK.

Jubir KPK belum menjelaskan secara rinci soal peran dan jumlah hasil korupsi. Namun, dipastikan penyidik memiliki alat bukti penerimaan korupsi Gus Muhdlor.

Cak Imin sebut penetapan Gus Muhdlor jadi tersangka oleh KPK harus menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati dari PKB.

Pencegahan yang mengharuskan Gus Muhdlor tetap berada di Indonesia berlaku selama enam bulan ke depan.

Penyidik menemukan bukti Gus Muhdlor menikmati aliran uang dari pemotongan dana BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Yang disampaikan ke penyidik karena ada kegiatan di Pemkab Sidoarjo," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bahwa Gus Muhdlor sudah tak lagi bagian dari PKB karena tidak menaati perintah partai.

Berdasarkan data di ELHKPN KPK, harta kekayaan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor per 6 Maret 2023 mencapai Rp4.775.589.664.