Indeks Gubernur Dki Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan tes swab pada Senin (30/11/2020) siang.

Menurut Anies Baswedan nilai denda sebesar Rp5 miliar bukanlah prestasi.

Ketua panitia acara Maulid Nabi sekaligus acara pernikahan anak Rizieq Shihab, Haris Ubaidillah dimintai keterangan terkait terjadinya kerumunan massa.

Ombudsman meminta polisi tak menutup-nutupi hasil klarifikasi terhadap Anies dan jajaran pemprov DKI maupun pihak penyelenggara acara.

Anies didesak kembali menegakkan aturan PSBB dengan melarang izin kerumunan dan tidak menjatuhkan denda yang kecil.

Seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa mencegah pelanggaran protokol kesehatan mulai dari Rizieq Shihab tiba di Indonesia.

Meski sebaran COVID-19 di Jakarta menurun, pemprov DKI Jakarta tetap memperpanjang PSBB Transisi hingga 8 November 2020.

Target Anies kepada jajarannya untuk membersihkan sampah dalam rentang waktu 6 jam usai aksi unjuk rasa berakhir.

Pemprov DKI dianggap tidak ada keinginan politik, baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta.

Kata Anies Baswedan jika sekolah telah memulai belajar tatap muka, guru dapat menugaskan mengkaji UU Ciptaker

Pemerintah pusat juga melihat kasus COVID-19 di DKI Jakarta sudah melandai.

Pendataan dianggap penting dilakukan untuk melakukan penelusuran kontak jika ditemukan kasus positif COVID-19 di sebuah kantor.

Anies klaim pertambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta melambat akibat adanya pengetatan PSBB.

Gubernur DKI Jakarta klaim tidak pernah diundang untuk membahas isi dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Sekjen DPR beralasan penutupan tak boleh dilakukan karena berkaitan dengan tanggung jawab menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Anies instruksikan jajarannya membangun sistem deteksi peringatan dini banjir dan sistem penanggulangan bencana banjir yang lebih antisipatif dan prediktif.

Airlangga Hartarto minta pemerintah daerah tak membuat kebijakan yang membuat kepanikan masyarakat dan kondusitifitas perekonomian.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Johny Simanjuntak mencurigai ada motif politik lain di balik penerapan kebijakan PSBB secara ketat oleh Anies Baswedan.

Satgas COVID-19 sepakat Jakarta perlu kembali dilakukan pengetatan karena tingginya angka penularan COVID-19 saat ini.

Kebijakan ganjil genap dianggap memaksa masyarakat menggunakan transportasi publik yang notabene menjadi sumber penularan virus Corona.