Indeks Gratifikasi

KPK menyelidiki dugaan kasus gratifikasi di Pemkab Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

KPK amankan dokumen dan sejumlah uang dari penggeledahan di Kantor Dinas PUTR dan rumah pribadi Nurdin Abdullah, Selasa (2/3/2021).

Presiden Joko Widodo menyerahkan barang gratifikasi mulai dari jam tangan mewah hingga tasbih berlian.

Istri dan anak RJ Lino diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Pelindo II yang sedang diusut.

Kader Partai Persatuan Pembangunan Nizar Dahlan melaporkan Suharso terkait gratifikasi ke KPK.

UU Cipta Kerja mengatur gratifikasi sebagai objek pajak. Apa sebenarnya gratifikasi yang dimaksud?

Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte merasa dizalimi dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Sejauh ini belum terungkap aliran duit Djoko Tjandra ke petinggi Polri selain dua jenderal.

Dalam BAP kepolisian, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte tak sebut ada permintaan uang Rp7 M ke Djoko Tjandra.

KPK mengimbau istana melaporkan penerimaan sepeda lipat yang diduga ditujukan untuk Presiden Joko Widodo dari Daniel Mananta.

Nurhadi dan menantunya Rezky didakwa menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp83,013 miliar dari Hiendra Soenjoto.

MA mengabulkan PK yang diajukan Anas Urbaningrum dan memotong masa hukuman dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun.

Keputusan Dewas KPK terhadap pelanggaran Firli Bahuri dianggap terlalu ringan. Mereka dinilai abai terhadap detail dan konteks yang lebih luas.

Imam Nahrawi sudah resmi divonis bersalah. Berikut perjalanan kasusnya.

Eks Sekretaris MA Nurhadi akhirnya ditangkap setelah diburu sekian lama.

Mengenal apa itu tindakan gratifikasi dan perbedaannya dengan suap. 

KPK dinilai lebih baik fokus menangkap Nurhadi daripada melayani praperadilan yang diajukannya, karena mengacu pada SEMA No. 1/2018, DPO tak boleh mengajukan praperadilan.

Eks Menpora Imam Nahrawi mengeluarkan peringatan bagi mereka yang merasa menerima dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) agar bersiap-siap.

Hakim tunggal Akhmad Jaini menyatakan penetapan Nurhadi sebagai tersangka ialah sah secara hukum.

Pejabat BPN menerima gratifikasi total Rp22,23 miliar untuk pengurusan HGU lahan sawit seluas 2 juta meter persegi.