Indeks Gratifikasi

Menurut Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum, tidak terkecuali putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Pahala mengingatkan, ada laporan masyarakat yang ditangani di luar direktorat gratifikasi sehingga kasus gratifikasi Kaesang bisa saja tetap berjalan.

Pahala mengungkapkan, inisial Y tertulis dalam laporan gratifikasi Kaesang yang disampaikan ke KPK tentang penerbangan dengan jet pribadi ke AS.

Meski KPK memiliki waktu selama 30 hari, namun proses analisis bisa diselesaikan dalam waktu 3 hingga 4 hari.

Kaesang mengatakan bahwa kedatangannya merupakan inisiatifnya sendiri, bukan karena undangan atau panggilan dari KPK.

Jokowi menanggapi dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi. Seperti apa tanggapannya?

Rafael Alun merupakan terpidana dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Tessa, meski dugaan gratifikasi keduanya sedang ditangani oleh Direktorat PLPM KPK, Kaesang & Bobby masih bisa melakukan klarifikasi secara mandiri.

Tindakan gratifikasi diatur dalam beberapa pasal undang-undang (UU) yang berlaku di Indonesia. Berikut pengertian, kriteria, dan hukumannya sesuai UU.

Gazalba Saleh akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, memastikan selepas pelesiran dari Amerika Serikat bersama sang istri, Kaesang hampir setiap hari ke Kantor DPP PSI.

Untuk tahu fasilitas yang digunakan oleh Kaesang hasil gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan dari yang bersangkutan.

Penegak hukum harus berani dan tak segan-segan memeriksa dugaan gratifikasi yang diterima keluarga pejabat.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, merespons kedua laporan tentang Kaesang. KPK, kata Tessa, akan berhati-hati saat mendalami kasus ini.

Tessa mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi dan masukan dari masyarakat.

Sukriadi melakukan pemerasan kepada Direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp3,49 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM.

Pada pemeriksaan kedua, Alwin dicecar soal dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemkot Semarang.

Dugaan keterlibatan sejumlah elite parpol dalam kasus korupsi belakangan ini timbul tenggelam. Apakah mereka memang tidak terlibat atau KPK tebang pilih?

Selain gratifikasi, dua kasus lain yang membelit Firli Bahuri adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang KPK.

Sidang akan berlangsung di ruang Muhammad Ali pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.