Indeks Fintech P2p Lending

Temuan terbaru Satgas Waspada Investasi berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi di Playstore.

OJK mengakui terganjal payung hukum dalam penanganan P2P lending ilegal. Penanganan aduan sejauh ini pada P2P lending terdaftar.

Seorang debitur salah satu Fintech P2P Lending mengaku harus mengalami PHK karena desk collector menagih utangnya ke atasan dia di tempat kerja.

Seorang debitur mengaku sempat terjerat utang kepada 15 penyedia pinjaman online karena tidak mampu membayar cicilan dengan bunga selangit. 

Jika ada debitur telat bayar utang, para desk collector Vloan ini tidak segan-segan mengakses data debitur dan menghubungi semua kontak yang ada di dalam HP mereka.

LBH Jakarta akan melaporkan temuan 89 fintech peer to peer (P2P) lending yang diduga melanggar aturan.

AFPI akan menutup celah masuknya aplikasi P2P Lending ilegal yang beredar di ponsel pintar melalui kerjasama dengan Google.

AFPI akan menindak tegas fintech P2P lending yang menjadi anggota asosiasinya yang terbukti melanggar aturan.

OJK menilai layanan peminjaman online bermasalah diminati banyak orang karena di Indonesia ada kelompok masyarakat yang kerap butuh pinjaman cepat. 

Calon nasabah perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum meminjam secara online terutama soal akses data pribadi.

Fintech lending yang sering juga disebut Peer-to-Peer (P2P) Lending adalah perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dalam satu wadah.

OJK mengingatkan fintech pinjam meminjam secara online bisa jadi rentenir digital karena bunga yang mencekik. Sayangnya, OJK belum membuat aturan soal pembatasan bunga pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beleid akhir tahun lalu yang mengatur perusahaan teknologi finansial (fintech) khususnya soal jasa pinjam meminjam via penggunaan teknologi. Yuk, kita intip apa isinya!