Indeks Dprd Kota Malang

Empat kader Gerindra terbelit kasus suap massal di DPRD Kota Malang. Namun, menurut petinggi Gerindra, tindakan para anggota dewan itu di luar kendali partai.

Pantauan Tirto pada Selasa (4/9/2018) sejak pukul 14.00 hingga 18.10 WIB, gedung DPRD Kota Malang tampak sepi dari aktivitas anggota dewan.

Kasus suap yang menjerat mayoritas anggota DPRD Kota Malang dinilai oleh ICW menjadi bukti bahwa larangan eks napi korupsi menjadi caleg patut diberlakukan.

KPK resmi menetapkan 22 orang Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap pembahasan Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2015.

Aktivitas DPRD Kota Malang macet karena mayoritas anggotanya harus menjalani proses hukum di KPK terkait dengan kasus suap.

Mendagri akan gunakan diskresi karena 40 anggota DPRD Malang tersandung korupsi. Namun, penggunaan diskresi dinilai berpotensi timbulkan masalah baru.

KPK melimpahkan berkas perkara Wali Kota Malang non-aktif Mochamad Anton ke tahap penuntutan pada 24 Mei 2018.

KPK menahan 2 Pimpinan dan 3 Anggota DPRD Kota Malang. Mereka ialah HM Zainuddin, Wiwik Hendri Astuti, Salamet, Mohan Katelu, Suprapto.

Basaria Panjaitan menyatakan Wali Kota Malang 2013-2018 Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 telah melakukan korupsi secara massal

Basaria menjelaskan Moch Arief Wicaksono cukup membantu dalam pengembangan kasus korupsi di Kota Malang.

KPK menetapkan 19 tersangka baru dalam penyidikan kasus suap APBD-Perubahan Kota Malang Tahun 2015. Dua dari 19 tersangka itu saat ini menjadi Calon Wali Kota Malang di Pilkada 2018.

Wali Kota Malang Moch. Anton dan 2 pimpinan DPRD Kota Malang bersama belasan anggota dewan dari daerah itu menjadi tersangka baru di kasus suap terkait pembahasan APBD-Perubahan Kota Malang 2015.

Ke-14 orang saksi yang dipanggil berasal dari kalangan DPRD Kota Malang, Jawa Timur.

Sutiaji akan diperiksa sebagai saksi Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono, tersangka korupsi APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.