Indeks Dpr Ri

Helm bukan persoalan sepele bagi negara berkembang yang jumlah pengendara sepeda motornya tumbuh terus.

Korupsi di kementerian dan lembaga tak kalah dahsyat dibandingkan di DPR.

"Kemungkinan semuanya, surat PKS termasuk penentuan daripada Ketua DPR dari F-Golkar juga akan ditentukan setelah reses," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Rapat pimpinan dewan menyepakati Fadli Zon menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI selama pengganti Setya Novanto belum ditentukan.

Ubedillah menilai Setya Novanto tidak bisa memberi keputusan dan menunjuk seseorang menggantikan posisi dirinya, karena kini semua kendali Partai Golkar ada di tangan Idrus Marham.

Ketiga hal tersebut adalah meninggal dunia, telah divonis hukum yang memiliki kekuatan tetap dan telah diberhentikan dari partai.

Dewan Etik MK segera memanggil pelapor dan sejumlah anggota DPR terkait dengan kasus lobi politik Arief Hidayat.

Keraguan terhadap proses uji kelayakan dan kepatutan bermula dari dugaan Arief melakukan lobi kepada anggota DPR.

Dugaan lobi Arief Hidayat sebelum fit proper test di DPR merebak. Keputusan DPR untuk meloloskan Arief menimbulkan prasangka publik.

Komisi I DPR menilai, semestinya Jenderal Gatot tidak melakukan kebijakan strategis apapun di saat masa transisi.

Dewan Etik MK menyerahkan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi, Arief Hidayat. 

Izin tersebut diberikan setelah Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi di DPR dan anggota Pansus Angket KPK yang berlangsung lebih kurang selama satu setengah jam.

"Salah satunya Pilkada, yang paling utama adalah waktunya singkat menuju perhelatan Pilkada dan Pemilu. Dua-duanya ini kami harus pastikan Panglima TNI siap," kata Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid.

KPK sudah tiga kali memeriksa Novanto dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Dalam surat lain, Setya Novanto juga meminta agar ia tak dicopot dari kursi Ketua DPR.

Setya Novanto menjadikan UU MD3 sebagai alasan penolakannya menghadiri panggilan KPK di pemeriksaan lanjutan terkait kasus korupsi e-KTP.

Akbar menduga bahwa ancaman itu erat hubungannya dengan berita fitnah yang menyudutkannya dalam portal berita Suara News.

"Mestinya Partai Demokrat sendiri ajukan revisi karena kan inisiatif judicial untuk membuat undang-undang bisa dari DPR, bisa dari presiden," kata Yusril.

"Kalau pemerintah ingkar janji, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, maka dengan tegas dan terang saya sampaikan, Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik," ujar SBY.

Jokowi menuturkan, pemerintah terbuka jika sejumlah fraksi di DPR berinisiatif melakukan revisi terbatas terhadap UU Ormas.