Indeks Dpr Ri

Hanya untuk membuat undang-undang, DPR 2014-2019 menghabiskan Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar/tahun, menurut ICW.

Anggota DPR fraksi PDIP dan Partai Gerindra mengakui sulitnya merealisasikan penghapusan hukuman mati.

Pahala menilai, kepatuhan laporan LHKPN ini merupakan salah satu indikator kejujuran dari penyelenggara negara.

Fahri menilai seharusnya PSI fokus pada kampanye legislatif 2019, karena menurut Fahri, PSI belum memiliki pemahaman apa itu DPR RI, apa itu legislatif, hingga apa itu legislasi.

Daniel mengatakan bahwa PSI merupakan sekelompok orang yang prihatin dan siap masuk ke DPR untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan lembaga.

DPR RI mengesahkan RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kamis (28/3/2019). 

KPK akan memberikan pelatihan pengisian LHKPN dan SPT Pajak 2018 di DPR RI. Pelatihan itu digelar atas kerja sama KPK dengan Setjen dan Badan Keahlian DPR. 

Jika Prabowo menjadi presiden saat Pilpres 2019, Fahri Hamzah menyarankan pemerintah dan negara untuk memelihara kritikus seperti Ratna Sarumpaet.

Feri berharap para anggota DPR RI tidak memainkan peran politisnya dalam memilih hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjanjikan akan segera menentukan hakim konstitusi sebelum reses masa sidang yang sedang berjalan.

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menilai, banyak kebutuhan yang belum terakomodir untuk kaum disabilitas dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Saras mengatakan penggunaan diksi dan bahasa perlu didalami serta dicermati lebih jauh agar kata-kata yang digunakan bisa memberikan perlindungan kepada korban.

Menurut Maulani, dalam draf RUU PKS saat ini hanya menyebut peruntukan anak dan perempuan disabilitas, namun tidak menjelaskan bagaimana memperlakukan mereka.

Musisi sekaligus Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah resmi menarik usulan RUU Permusikan.

Politikus Gerindra Rahayu Saraswati menyatakan sebagian anggota DPR belum memahami isu gender dan HAM dengan perspektif yang tepat.  

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai jika program Kartu Pra-Kerja yang diwacanakan oleh Joko Widodo perlu diawasi pelaksanaannya terkait sudah tepat atau belum sasaran penerima kartu tersebut.

Nurul Faiziah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan dibahas bulan Mei. Saat ini tidak ada pasal bermasalah, hanya pasal multitafsir yang perlu dibahas.

Pimpinan KPK menyindir tingkat kepatuhan anggota DPR RI yang rendah dalam melaporkan LHKPN. 

Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) tentang pertemuan Jokowi-Moffet tak perlu dilakukan dan dinilai Ekonom UGM hanya buang-buang waktu saja.