Indeks Dpr Ri

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun mengatakan kurang tepat bila DPR membuat pansus untuk menyelesaikan kasus 21-22 Mei karena masalah itu saat ini sedang ditangani oleh pemerintah.

Direktur Utama Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjelaskan, dalam biaya operasional penerbangan pesawat ada berbagai hal yang perlu ditutup, seperti pengeluaran operasional.

Sekjen PPP Arsul Sani mengaku heran dengan aksi Tur Jihad 22 Mei yang rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019 saat pembacaan hasil pengumuman KPU RI.

Menurut hasil rekapitulasi suara oleh KPU RI untuk Provinsi Jawa Barat, sejumlah caleg petahana dan pesohor diprediksi lolos ke Senayan.

Arsul tak mau ada masyarakat yang baru bersuara dan mengatakan calon hakim agung memiliki catatan hitam ketika Komisi III telah menentukannya. 

Koalisi aktivis mendesak RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Mereka berharap RUU ini bisa disahkan sebelum masa tugas DPR periode 2014-2019 selesai.

Puan Maharani merupakan calon tunggal dari PDIP yang bakal mengisi kursi Ketua DPR.

Menurut Ahmad, Puan juga mendapat perolehan suara tertinggi di antara kader PDI-P. Di dapil Jawa Tengah V, Puan berhasil mendapat perolehan 420 ribu suara.

Lucius mengatakan, posisi Ketua DPR RI akan menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi Puan Maharani.

Seandainya Puan Maharani benar-benar menjadi Ketua DPR, kata Imin, maka ia akan menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI.

Formappi menyayangkan perpanjangan masa pembahasan 37 RUU, yang masuk Prolegnas Prioritas, pada masa sidang III dan IV tahun 2018-2019.

Hasto memperkirakan PDIP akan mendapat kursi Ketua DPR RI. 

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai reformasi partai politik harus menjadi agenda prioritas DPR periode 2019-2024.

Komisi II DPR menilai, pemindahan ibu kota harus disertai dengan perencanaan yang matang agar tidak hanya sekadar memindahkan saja.

Hidayat Nur Wahid memprediksi PKS akan mendapat kurang lebih 61 kursi di DPR RI untuk periode 2019-2024 mendatang.

"Menurut kami tidak akan ada perubahan kecuali ada pertobatan di antara para anggota dewan untuk mengaku dosa dan meminta ampun," kata Djadjiono.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai pemilu serentak sebaiknya dibagi menjadi dua, yaitu nasional dan daerah dengan jeda 30 bulan atau 2,5 tahun.

Paceklik produksi Undang-Undang, masa jabatan penuh drama dan kontroversi, anggota yang terjerat korupsi hingga dugaan pemborosan anggaran, DPR periode 2014-2019 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Reformasi.

Ada sedikitnya 14 RUU hasil kurasi Tirto yang dinilai penting tapi nyaris tak disentuh DPR periode 2014-2019.

Selain malas “mencetak” undang-undang, DPR periode ini masih mengirimkan orang-orangnya jadi tersangka korupsi.