Indeks Disdukcapil

Pemprov DKI Jakarta harus mengubah sekitar 8,3 juta KTP DKI menjadi KTP DKJ.

Pengaktifan kembali NIK DKI Jakarta yang terdampak penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili bisa dilakukan kapanpun.

Sebanyak 243.100 warga DKI Jakarta telah mengganti identitas kependudukannya dengan tempat tinggal mereka.

Kemensos dan Disdukcapil Cianjur membuka layanan dokumen kependudukan di posko pengungsian.

Sebanyak lima unit komputer di kantor Disdukcapil Kota Sorong dicuri. Satu unit di ruang sekretariat dan empat unit di ruang pelayanan publik.

Layanan pembuatan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dihentikan sementara karena semua komputer loket dicuri.

Cek NIK dan pastikan valid sebelum daftar CPNS 2019. Sebab, satu NIK hanya bisa dipakai untuk daftar satu formasi dan jabatan.

Pihak kepolisian masih menganalisis kasus dugaan jual-beli data kependudukan di media sosial.

KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Disdukcapil Garut akan memeriksa status identitas WNA yang bertempat tinggal di Garut menjelang Pilpres 2019.

DPRD DKI nilai pembuatan e-KTP belum bisa dipercepat karena terkendala proses birokrasi.

Masyarakat perlu tahu siapa yang harus bertanggungjawab terkait e-ktp yang tercecer di Duren Sawit, Jaktim

E-KTP diduga bekas penggantian itu ditemukan tercecer di sekitar permukiman warga Kota Pariaman, Sumatera Barat.

Saat ini Dukcapil sedang minta bantuan pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan.

Kemendagri mengungkap 12 daerah yang memiliki DPT melebihi jumlah penduduknya.

Ribuan e-KTP rusak yang ditemukan di tempat sampah diduga berasal dari gudang.

Transfobia, seperti dialami Lucinta Luna, didukung oleh hukum legal. Negara menjadi pemicu kebencian dan tindakan diskriminatif lainnya.

"Itu [e-KTP] rencananya akan dimusnahkan oleh Dirjen Kependudukan, namun saat perjalanan truk bermuatan menjatuhkan satu kardus berisi e-KTP," kata Kepala Polres Bogor AKBP Andi M Dicky.

Setiap RT/RW yang ada di Jakarta juga diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap penghuni kos atau warga pendatang baru.

Dalam Permendagri 19/2018 diatur bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus dilakukan dalam rentang waktu 1-24 jam.

Warga tidak mendapat informasi yang jelas kapan e-KTP mereka selesai dicetak.