Indeks Dirjen Migas

Dalam perjanjian terbaru dengan pengelola SPBU swasta, Pertamina sepakat untuk menggunakan spesifikasi tertinggi dari di antara para pelaku usaha.

Bila tidak sepakati pembelian impor BBM dari Pertamina, stok bahan bakar SPBU swasta terancam kosong sampai akhir tahun.

Data yang telah dikirimkam oleh badan usaha swasta akan menjadi rujukan untuk penetapan kuota impor BBM di tahun 2026.

Laode menggantikan posisi Achmad Muchtasyar sebelumnya, yang kini ditarik menjadi Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Tri Winarno saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif resmi melantik Tutuka Ariadji selaku Direktur Jenderal Migas.

Saat ini 64 persen porsi gas dimanfaatkan oleh industri dalam negeri, sedangkan 36 persen porsi gas untuk pasa ekspor.

Kementerian ESDM telah mengajukan permohonan penyesuaian formula harga solar bersubsidi.

Pertamina Hulu Energi menghentikan produksi di lapangan YYA Blok ONWJ setelah terjadi kebocoran yang memunculkan gelembung gas.

Pemerintah berencana menurunkan harga jual gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei pada 2021.

Dirjen Migas menyatakan pengeboran ilegal di sektor migas masih marak terjadi. Oleh Karena itu, Satgas Penanganan Kegiatan Illegal Migas diharapkan bisa menuntaskan masalah ini. 

Lima persetujuan Plan of Development yang ditandatangani Kementerian ESDM diklaim berkontribusi meningkatkan rasio cadangan pengganti migas Indonesia selama setahun terakhir.

Salah satu kendalanya adalah waktu pengadaan kapal untuk mengirim B20 ke depo pemasok.

Dirjen Migas berharap direksi baru membenahi kinerja Pertamina, terutama dalam hal penyediaan BBM dan LPG.

Penerimaan dari sektor migas dan nonmigas yang tumbuh positif sejak awal tahun 2017 menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga awal Februari 2017 mencapai kisaran Rp69,9 triliun.

Sejak tahun 2007 jumlah produksi minyak mentah Indonesia terus menurun sampai tahun 2016 ini dari 800.000 barel per hari menjadi 480.000 barrel per hari pada tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010.

Dirjen Migas menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membenahi sektor gas mengingat perannya yang sangat besar dalam mendukung industri. Berbagai pembenahan regulasi telah dilakukan di sektor ini untuk menarik investor khususnya dari luar negeri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral IGN Wiratmaja Puja mengatakan, pihaknya telah berkomitmen akan memberikan jatah participating interest terbesar bagi Pemerintah Provinsi Maluku terkait pengelolaan Blok Masela.