Indeks Deregulasi

Apindo juga menyoroti masih tingginya high cost economy yang menekan daya saing pelaku usaha, terutama sektor padat karya dan UMKM.

Reformasi sistem TKDN ini juga merupakan bagian dari deregulasi yang tengah gencar dilakukan pemerintah.

Pemerintah telah memastikan perlindungan tenaga kerja dengan kontrak 1 tahun lewat UU Ketenagakerjaan dan PP terkait Cipta Kerja.

Kebijakan deregulasi tahap I ini justru dimaksudkan untuk menyikapi persaingan industri antara Indonesia dengan berbagai negara di belahan dunia lainnya.

Paket kebijakan deregulasi tahap I diklaim bertujuan mendorong daya saing serta menciptakan ekosistem industri yang lebih baik.

Sejak Orde Baru berkuasa, ekonomi menjadi lebih terbuka. Salah satu momentumnya: rangkaian deregulasi mulai 1986.

Pakto 88 membuka pintu selebar-lebarnya untuk pembukaan bank baru. Cukup bermodal Rp10 miliar, orang sudah bisa membuat bank.

Deregulasi besar-besaran pernah dilakukan pada 1983, saat ekonomi lesu akibat jatuhnya harga minyak dunia.

Pemerintah dinilai masih belum melakukan deregulasi aturan izin usaha secara serius.

Sembilan peraturan dalam penerbangan telah disederhanakan Kementerian Perhubungan guna menunjang perkembangan bisnis industri penerbangan. Tujuan deregulasi itu dilakukan untuk menghindari duplikasi kewenangan dan pembayaran.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara menjamin bahwa 13 paket kebijakan ekonomi nasional akan terus dijalankan untuk menmperkuat struktur ekonomi Indonesia.

Indonesia memiliki potensi pasar ekonomi digital dengan besarnya jumlah pengguna internet. Untuk itu, Presiden Jokowi mendesak adanya deregulasi besar-besaran untuk mempercepat perkembangan industri e-commerce.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mendorong adanya deregulasi menyeluruh pada wisata bahari Indonesia agar dapat menyumbang pemasukan lebih besar bagi devisa negara.

Dalam rangka mendongkrak pertumbuhan industri dalam negeri, Menteri Perindustrian, Saleh Husin menerbitkan tiga aturan gandengan dari paket deregulasi. Aturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri melalui program-program kemudahan usaha dan investasi. 

Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) menilai tak bisa menghindari banyaknya perusahaan-perusahaan yang masuk ke sektor properti di Indonesia. Karena itu, pemerintah diharapkan membuat suatu regulasi guna mendukung pengusaha properti nasional.

Kelompok Kerja (Pokja) Paket Kebijakan Ekonomi mulai bekerja secara fokus terhadap penanganan berbagai persoalan investasi untuk memperbaiki proses kemudahan berusaha di Indonesia.