Indeks Demo 4 November

Presiden Jokowi mengingatkan, meski Konstitusi Indonesia memberikan peluang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan peluang untuk berdemokrasi, tetapi penyampaian itu harus dilakukukan dengan cara-cara yang tertib dan damai.

13 orang yang diduga terlibat pengrusakan dan penjarahan minimarket di Kedung Panjang Penjaringan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh para Penyidik Polres Metro Jakarta Utara.

Apabila ada sengketa terkait pemberitaan, terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Rizieq Shihab bersama Wakil Ketua GNPF-MUI Misbahul Anam memberi keterangan pers menanggapi kericuhan yang terjadi pada saat unjuk rasa 4 November.

Status hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dugaan penistaan agama, akan ditetapkan dalam dua pekan. Sejauh ini penyidik kepolisian telah memeriksa 11 pelapor, 13 saksi dari pihak pelapor, serta 9 saksi ahli diantaranya Ketua Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab dalam pengusutan kasus ini.

Petisi yang berisi permintaan agar Buni Yani diproses hukum pada change.org telah ditandatangani oleh lebih dari 100 ribu orang. Ia dianggap telah mengedit transkrip video Ahok yang memancing demo 4 November lalu.

Kepolisian telah menangkap dan sedang memeriksa 10 orang yang diduga sebagai provokator dalam demo 4 November dan 15 pelaku penjarahan sebuah minimarket di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara

Demo 4 November telah usai dan menyisakan 75 ton sampah. Sekitar 500 Pekerja Harian Lepas (PHL) dikerahkan untuk membersihkan sampah tersebut.

Warga berfoto dengan latar belakang bangkai kendaraan pasca-aksi 4 November di depan Istana Negara di Jakarta

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa memang ada sejumlah kelompok yang menginginkan adanya kerusuhan dalam aksi demonstrasi damai 4 November kemarin. Ia mengatakan kelompok tersebut berbeda dengan mereka yang menyampaikan aspirasinya secara damai di Monumen Nasional (Monas).

Kawasan Monumen Nasional yang menjadi pusat demonstrasi 4 November kemarin saat ini sudah pulih setelah sempat lumpuh. Masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali seperti semula.

MPR dan Komisi III DPR berjanji akan mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sementara itu, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq mengatakan pihaknya menunggu langkah konkret janji parlemen untuk mengawal kasus itu agar tuntas.

Situasi demonstrasi 4 November kemarin yang berakhir ricuh, membuat Presiden Joko Widodo bertindak cepat untuk membahas situasi yang terjadi dengan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah menteri terkait. Ia menyesalkan kericuhan tersebut terjadi setelah proses demo yang berlangsung damai dari pagi hingga sore.

Presiden mengucapkan terima kasih atas aksi tertib dan damai dalam penyampaian aspirasi oleh demonstran, tetapi juga menyesalkan kericuhan yang terjadi.

Demonstrasi 4 November akhirnya bisa dibubarkan aparat keamanan sekitar pukul 21.00 WIB. Saat ini Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana dan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan tengah menyisir jalur demo. Dipastikan jalanan Medan Merdeka Barat dan Utara rencananya bersih dari pendemo sekitar jam 23.30 WIB.

Seorang pengunjuk rasa melintas dekat kobaran api saat unjuk rasa 4 November di Jakarta. Aksi menuntut pemerintah untuk mengusut dugaan penistaan agama berakhir bentrok.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo turun langsung untuk menenangkan pendemo yang berbuat kericuhan di depan Istana Merdeka.

Bentrok antara aparat keamanan dengan massa demonstrasi 4 November sempat pecah di depan Istana Merdeka.

Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama tentang Al Maidah ayat 51 telah memicu kontroversi. Demo akbar pada 4 November untuk menuntut proses hukum terhadap Ahok dipercepat. Beragam kabar muncul di masyarakat dan memicu kekhawatiran akan pecahnya demo yang bisa berubah menjadi aksi anarkis.

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan diproses secara hukum yang tegas dan cepat. Lebih lanjut Wapres mengatakan bahwa proses hukum tersebut akan diselesaikan dalam waktu dua pekan. Hal itu disampaikan Wapres usai berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di kantor Wapres di Jakarta, Jum'at (4/11/2016).