Indeks Demo 25 November

Bernahkah memang ada upaya makar di demonstrasi pada 25 November dan 2 Desember?

Polda Metro tetap menyiagakan personel dan menyiapkan perencanaan pengamanan aksi demonstrasi pada Jumat (25/11/2016).

Tim Cyber Crime Bareskrim Polri terus memantau aktivitas media sosial menjelang rencana aksi demonstrasi pada 25 November dan 2 Desember 2016.

MUI berkomitmen untuk menolak makar dan mengakui pemerintahan yang sah. Menurutnya, sistem pemerintahan di Indonesia sudah ada aturan dan ketentuan jelas sehingga pergantian kepemimpinan harus berlangsung sesuai regulasi.

Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa GNPF MUI tidak memiliki hubungan struktural apapun dengan MUI. Terkait aksi unjuk rasa2 Desember mendatang, MUI minta agar logo dan simbol MUI.

Berdasarkan kajian internal, Kapolri menyebutkan adanya upaya makar pada aksi demo mendatang. Namun, Menteri Pertahanan mengakui pihaknya belum menerima laporan apapun soal makar pada aksi unjuk rasa mendatang.

Irjen Polisi M Iriawan mengingatkan agar agenda unjuk rasa tidak mengarah kepada tindakan makar.

Maklumat diterbitkan oleh Polda Metro Jaya terkait adanya demo pada 2 Desember mendatang. Menurut Kapolda Metro Jaya, pendemo yang tidak meneeti peraturan akan dihukum secara tegas.

Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh tidak khawatir dengan adanya isu penjegalan politik dan mengimbau konsolidasi bersama sehingga tercipta situasi yang tenang dan stabil.

Kapolda di wilayah yang merupakan basis massa organisasi dan kelompok Islam akan mengeluarkan maklumat yang melarang pemberangkatan massa untuk aksi demonstrasi di Jakarta pada 25 November dan 2 Desember 2016.

Ketua MPR mengatakan jika ada kelompok yang ingin melanggar konstitusi seperti hendak menguasai DPR melalui demonstrasi akan berurusan dengan MPR sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan ada upaya tersembunyi pada rencana aksi 25 November 2016 dari beberapa kelompok yang ingin menguasai DPR.

Rencana demonstrasi yang dikabarkan akan digelar pada 25 November 2016 dipertanyakan alasannya oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, sebab tuntutan masyarakat pada demonstrasi 4 November sudah memasuki tahap penyelidikan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, tidak perlu lagi ada unjuk rasa susulan pada 25 November mendatang karena tuntutan pada demonstran sudah dipenuhi.

Para pelaku perbankan menilai isu rush money atau penarikan uang tunai secara massal bertepatan dengan demonstrasi 25 November mendatang tidak relevan dan tidak berdasar karena industri keuangan dan perbankan nasional saat ini dalam kondisi sehat.