Indeks Daerah

Pemprov Jateng sempat berjanji akan mempekerjakan kembali buruh pecatan Sritex, rupanya cuma "omon-omon".

Pencetus perceraian karena faktor ekonomi, ketidakharmonisan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah, sementara kapasitas layanan kesehatan di lapangan kewalahan.

Benyamin Davnie mengakui kepemilikan dua jam mewah dengan estimasi harga masing-masing Rp220 juta dan Rp228,6 juta.

Kondisi jenazah diungkap oleh koroner di Queensland yang mengatakan bahwa jantung Byron masih tertinggal di Bali.

Warga menolak keras perpanjangan izin sebab perusahaan tidak pernah memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pemkot Tangsel menghargai partisipasi masyarakat dalam mengawasi keuangan daerah.

Kebakaran yang menimpa rumah warga diduga bersumber dari lemparan bom molotov salah satu kelompok.

Nilai TKA dapat jadi pertimbangan yang lebih matang bagi perguruan tinggi untuk menerima calon mahasiswa.

Sebanyak 16 anak harus menjalani perawatan intensif di RSUD dr Agoesdjam Ketapang, pada Selasa (23/09/2025).

Perjanjian IEU-CEPA akan berlaku efektif secepatnya pada 1 Januari 2027 setelah ratifikasi.

Mal jadi lokasi edukasi potensi bencana Sesar Lembang karena pusat perbelanjaan ramai kunjungan dan berada di tengah kota.

Distribusi MBG di Bandung Barat dihentikan sementara selama 2 minggu sembari menunggu hasil uji laboratorium.

Maxi mengatakan TBC pada anak dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang serius.

Pokdarwis Pantai Alam Indah di Tegal sudah tegur pedagang. Dinas Pariwisata tegaskan pentingnya daftar menu guna transparansi harga.

Tanah tempat BimX Bali Development berdiri milik WNI asal Bali dengan sertifikat hak milik (SHM) seluas 3.050 meter persegi sejak tahun 2017.

Bayi yang dilahirkan di Yayasan Bali Luih dijual oleh I Made Aryadana ke luar Pulau Bali.

JPU menuntut AKBP Fajar bayar denda Rp5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan dan bayar restitusi Rp359,16 juta untuk 3 anak korban.

Koster bilang, jika pun benar donasi setara Rp33 miliar itu ada, koordinasi harus melalui pemerintah pusat, tak langsung ke daerah.

Terakhir, pemerintah pusat membayar Rp269 miliar pada Juli 2025. Tapi, sebagian besar dana belum dilunasi.