Indeks Daerah Istimewa Yogyakarta

BPS mencatat, masih ada rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki waktu luang bersama kelauran yang cukup. Salah satunya, rumah tangga di Provinsi DIY.

Karena terdapat tambahan “istri”, syarat calon gubernur DIY dianggap berlebihan dibandingkan persyaratan kepala daerah yang lain. Penambahan kata “istri” ini berpotensi diskrimintaif.

Peralihan fungsi lahan di Provinsi Yogyakarta telah menyentuh angka yang besar. Tiap tahunnya, lahan seluas 200 hektar beralih fungsi dari pertanian ke industri atau perumahan karena belum ada rencana peraturan tata ruang.

Kampung Panca Tertib berupaya menekan jumlah pelanggaran peraturan daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Yogyakarta sudah memiliki 11 Kampung Panca Tertib ini.

Kotta Yogyakarta dianggap telah layak dijadikan “Kota Berwarisan Budaya”. Yogyakarta memenuhi kriteria yang ditetapkan UNESCO. Yogyakarta memilik, dinilali memiliki kekhasan dan keistimewaan dalam penataan kota

Dari usulan dana sebesar Rp70 miliar, Kota Yogyakarta hanya mendapat dana sekitar Rp10 miliar. Karena persetujuan dana lebih kecil dari usulan, dilakukan pemilihan kegiatan yang dinilai lebih prioritas.

Berdasarkan sebuah survei BPS, bakteri E.coli mencemari mayoritas sumber air Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pencemaran ini dikaitkan dengan kondisi kemiskinan dan pembangunan yang dialami masyarakat Yogyakarta.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melihat kompleksitas permasalahan sumber daya air di Provinsi DIY semakin meningkat dan perlu menggunakan berbagai macam pendekatan dalam menyelesaikannya.

Potensi kerugian akibat tingginya tingkat kemacetan di Kota Yogyakarta ternyata diperkirakan dapat mencapai hingga Rp90 miliar dalam lima tahun mendatang. Faktor pembangunan hotel yang cukup masif di Yogyakarta diperkirakan menjadi salah satu penyebabnya.

Semakin padatnya lalu lintas di Kota Yogyakarta membuat pejabat pemerintah kota tersebut mulai memikirkan pembangunan transportasi mass rapid transit (MRT) atau 'ight rail transit (LRT). Sebagai catatan, pertumbuhan kendaraan pribadi di Kota Yogyakarta khususnya sepeda motor dan mobil yang terus menanjak. Tahun lalu, angkanya mencapai 10 persen dan diperkirakan akan naik pada tahun ini.

Prevelansi penyakit gangguan mental berat di DIY dilaporkan mencapai 2,7 orang per 1000 penduduk. Prevelansi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.

Seorang warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta menyomasi Sri Sultan Hamengkubuwono X terkait larangan warga keturunan memiliki tanah dengan sertifikat hak milik, setelah gugatan ke MA dan PTUN kandas.

Alasan bahwa seluruh tanah di Yogyakarta milik keraton dan ketakutan tanah bakal dikuasai WNI nonpribumi yang secara ekonomi lebih kuat, menjadi dasar keluarnya instruksi wagub tahun 1975. Siapa orang terkaya di Yogyakarta?

Warga keturunan Tionghoa di DI Yogyakarta tidak bakal bisa memiliki tanah dengan status sertifikat hak milik sesuai surat instruksi wakil gubernur. Aturan BPN DIY bertentangan dengan BPN Pusat.

Untuk memperingati ulang tahun ke-34, Bentara Budaya Yogyakarta (BBY) menyelenggarakan Pasar Yakopan mulai tanggal 26 September – 2 Oktober 2016. Pasar Yakopan diambil dari nama Jakob Oetama.

KPU Yogyakarta memastikan, tes kesehatan bukan sekadar formalitas melainkan akan dilakukan secara profesional. Kelayakan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Kota Yogyakarta salah satunya ditentukan lewat hasil tes kesehatan.

Tim Ahli Cagar Budaya Kota Yogyakarta akan meninjau 53 bangunan kuno untuk disiapkan menjadi bangunan cagar budaya. Melalui penetapan itu, nantinya sudah tidak ada lagi bangunan warisan budaya.

Jalan Malioboro menjadi tempat menyambung hidup bagi 3.500 pedagang kaki lima. Setiap hari, perputaran uang bisa mencapai Rp1,75 miliar.

Malioboro kini sudah berubah. Ia tidak lagi kuno, tetapi sudah lebih milenial. Kaum muda diberi tempat untuk berekspresi, tanpa meninggalkan ciri khasnya. Malioboro juga ditata sehingga tampak lebih segar. Harapannya, Malioboro tidak ditinggalkan karena usang, kumuh, kotor, dan macet.

Warga Yogya terdampak penggusuran menggugat undang-undang keistimewaan dan kebijakan pemerintah provinsi DIY yang secara umum terkait dengan hak milik tanah.