Indeks Daerah Istimewa Yogyakarta

Jokowi-Ma'ruf meraup 1.655.174 suara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Angka itu setara 69 persen dari suara yang sah. 

TKN menyatakan salah satu indikasi kesalahan data real count versi BPN adalah hitungan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi di Provinsi Bali dan DIY.

Seorang pemilih di Gunungkidul ditangkap kepolisian karena membakar dan menyobek surat suara saat hendak mencoblos di TPS. 

Tak sulit mencari perumahan maupun indekos khusus muslim di Yogyakarta.

Gerakan Pemuda Ka'bah, ormas pemuda underbouw PPP, termasuk kelompok berpengaruh di Yogyakarta.

Warga merespons perusakan salib di salah satu kompleks makam Kristen di Yogya dengan aksi bersih-bersih makam.

Slamet Jumiarto ditolak saat tinggal di Pedukuhan Karet dengan alasan ia adalah non-muslim.

Kasus pembakaran kendaraan bermotor kembali terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dinkes DIY mencatat, dalam 25 tahun terakhir, terdapat 108 orang dengan HIV yang berstatus sebagai PNS di Daerah Istimewa Yogyakarta.

UMK Kota Yogyakarta tertinggi di DIY dengan besaran mencapai Rp1.846.400.

Pemerintah DIY menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp1.570.922.

Panitia klarifikasi soal insiden bendera Cina di parasut kembang api yang dinyalakan saat HUT Kulon Progo.

Pemerintah DIY mengaku belum diminta persetujuan soal rencana pembangunan tol Solo-Yogyakarta-Cilacap.

Maruf Amin dikabarkan akan mengunjungi sejumlah tokoh seperti Emha Ainun Najib, Buya Syafii Maarif, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Ombudsman baru mengeluarkan catatan atau saran korektif atas hasil pemeriksaan laporan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil DIY.

Handoko mengajukan banding atas putusan hakim menolak gugatan terhadap Instruksi Wagub DIY tahun 1975.

Majelis Hakim PN Yogyakarta menolak gugatan terhadap aturan yang melarang warga non-pribumi memiliki tanah di DIY dengan alasan ketentuan itu merupakan kebijakan dan bukan termasuk peraturan perundang-undangan.

Wisik menjadi dasar keputusan politik Sultan HB IX ketika ia mantap memilih republik dan memperjuangkannya sepenuh hati.

Pemprov DIY menyatakan pemerintah pusat belum memberitahu jadwal pelantikan Sri Sultan HB x dan Paku Alam X menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Sebab khusus meletusnya Perang Jawa adalah pembangunan jalan raya oleh Belanda.