Indeks Cangkul

Indikasi cangkul impor ilegal dilihat dari barang yang sudah jadi. Padahal izin impor hanya boleh dalam bentuk barang mentah.

Cangkul ilegal terindikasi dikirim dari Cina. Temuan tersebut tak hanya cangkul, ditemukan juga sekop dan beberapa alat pertanian lainnya.

Jokowi jengkel dengan impor cangkul di tengah upaya mati-matian pemerintah mengatasi defisit neraca dagang.

Kemenperin menyebut impor cangkul sudah berhenti sejak 2017.

Presiden Jokowi menilai praktik tersebut terus terjadi karena cangkul impor jauh lebih murah dibanding cangkul produksi dalam negeri.

Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan siap menyuplai kebutuhan bahan baku untuk produksi alat pertanian nasional di kalangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Keempat BUMN itu, yakni PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, PT Sarinah dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Anggota DPR menilai, cangkul yang selama ini diimpor dari Cina harus segera dihentikan. Sebabnya, impor cangkul tidak akan meningkatkan produksi dalam negeri.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, mengatakan kasus impor cangkul itu merupakan bukti betapa ironisnya republik ini.

Para perajin cangkul tradisional mengaku tidak terpengaruh dengan kebijakan pemerintah terkait impor cangkul dari Cina. Kualitas cangkul impor dinilai tidak sesuai dengan kondisi tanah di daerah setempat, dan mudah patah.

Kebutuhan cangkul nasional diperkirakan mencapai 10 juta unit per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menunjuk tiga perusahaan BUMN yakni PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.