Indeks Cak Imin

Cak Imin memastikan persoalan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini akan segera diumumkan.

Cak Imin mengklaim salah satu orang tua santri Pondok Pesantren Al Khoziny bersyukur karena anaknya meninggal dunia saat salat.

Cak Imin berdalih, pembangunan ponpes Al Khoziny harus memakai APBN karena ada 1.900 santri yang tidak boleh dibiarkan telantar dan belajar di gedung rawan.

Kebijakan ini merupakan respons atas temuan bahwa hanya 51 dari sekitar 42.000 ponpes di Indonesia yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Cak Imin membela keputusan pemerintah dengan menyoroti besarnya jumlah santri yang terancam kehilangan tempat belajar jika tidak ada intervensi negara.

Cak Imin menyatakan pemerintah melarang tradisi santri untuk ikut mendirikan bangunan pondok pesantren.

Data yang diperoleh Cak Imin menyatakan nilai kemiskinan se-NTT terus menurun.

Cak Imin mengingatkan kepada seluruh pengelola SPPG agar tak mencari celah untuk keuntungan pribadi, sehingga mencelakakan penerima manfaat MBG.

Imin meminta satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) selaku pemproduksi MBG agar tak menurunkan harga per porsi program tersebut.

Cak Imin bakal meninjau lokasi bangunan yang ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, besok.

Muhaimin Iskandar mengatakan evaluasi bisa dilakukan sambil program MBG tetap berjalan.

Pemerintah belum berencana menghentikan program MBG meski kasus keracunan makin marak belakangan ini.

Cak Imin optimistis masalah kelangkaan pupuk dapat diatasi dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

Distribusi tanah kepada para petani ini akan menjadi agenda pokok dari Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani).

Cak Imin tekankan komitmen pemerintah untuk memperbaiki nasib para petani.

Hatta Rajasa menilai Cak Imin terkait mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu didiskusikan secara nasional.

Ketua Komisi II DPR menawarkan skema presiden mengusulkan satu hingga tiga nama calon gubernur kepada DPRD provinsi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan usulan Cak Imin ihwal opsi kepala daerah dipilih DPRD, membutuhkan diskusi lebih lanjut.

PDIP menolak usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengenai pemilihan kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.

Penghapusan Pilkada diyakini dapat membuat tata kelola administrasi daerah menjadi semakin efisien dan tertib.