Indeks Bom Sidoarjo

Sebuah ledakan yang diduga bom bunuh diri terjadi di pos polisi Kartasura, Sukoharjo pada Senin malam.

“Keberadaan CCTV ini sangat membantu petugas dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan Bandara Soekarno-Hatta,” kata Tommy Hadi Bawono.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, mengatakan travel advice dari sejumlah negara setelah rentetan aksi terorisme belum mempengaruhi industri wisata.

“Kita harus selamatkan ke-7 anak tersebut agar kelak menjadi generasi yang hebat dan cinta Tanah Air,” kata Susanto.

Menag menyatakan tak ragu memberi sanksi kepada PNS di Kemenag yang terbukti terlibat terorisme, termasuk kepada W.

Setyo menegaskan, keterlibatan Kopassus dalam penangkapan terduga teroris sudah diketahui Kapolri.

"Dalam hal ini Pemkot Surabaya bisa menggunakan anggaran tidak terduga."

Menurut Barung, saat ini anak-anak tersebut sedang mengalami tekanan psikologi yang luar biasa.

Barung menegaskan, semua bom yang ditemukan di tiga lokasi itu sudah diledakkan atau disposal oleh pihak kepolisian.

Peristiwa ini menambah jumlah terduga teroris yang ditangkap polisi di Surabaya dan sekitarnya.

Keluarga pelaku kerap bertemu di rumah Dita Oepriarto.

Keluarga dan lingkungan berperan penting untuk menyelamatkan anak-anak dari keterlibatan terorisme.

Ke-13 jenazah itu adalah pelaku bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo.

Menurut Fadli, UU Terorisme sudah ada sejak tahun 2003 dan telah memberikan kewenangan kepada kepolisian dan BNPT untuk memberantas terorisme.

RUU Terorisme belum disahkan karena masih menyisakan pembahasan mengenai definisi.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid menilai pemberantasan terorisme saat ini harus dilakukan dalam waktu secepatnya.

Perppu dinilai bisa menghapus substansi pencegahan dan penanganan korban yang sudah diakomodir dalam RUU Terorisme.

Ryamizard meminta masyarakat bersatu dan sepakat melawan teror.

Robi mencontohkan pelaku bom di Surabaya memiliki latar belakang ekonomi yang baik, tapi memiliki pemahaman agama yang kurang.

Argo mengatakan seluruh anggota hingga kesatuan polisi di daerah sektor dipersilakan membawa senjata laras panjang.