Indeks Biodiesel

Kementerian ESDM mencatat 12 perusahaan penyalur BBM atau produsen biodiesel tidak menyuplai B20 sesuai aturan yang berlaku dan terancam denda sekitar Rp300 miliar.

Rini menyebut rencana Jokowi untuk menerapkan B-100 baru bisa dilakukan 3 tahun mendatang. Saat ini Indonesia sedang menuju pada B-50.

IESR mengaku kecewa dengan hasil debat capres kedua Pilpres 2019 yang tak membahas Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Prabowo menyatakan produksi dan penggunaan biodiesel dari sawit harus ditingkatkan, tak hanya sampai B20. Sebaliknya, Jokowi menegaskan B20 sudah hampir tercapai dan RI kini menuju B100.

Dalam debat capres kedua, Prabowo menyatakan akan berupaya menambah jumlah perkebunan sawit plasma untuk meningkatkan kesejahteraan petani mandiri.

Current Account Defisit (CAD) Indonesia tahun 2018 diprediksi bisa mencapai 2 hingga 2,5 persen, salah satunya dengan implementasi biodiesel mengurangi BBM.

Terseoknya implementasi penerapan biodiesel ini diprediksi terjadi karena banyak pihak yang belum siap jalankan mandatori pemerintah.

Penerapan kebijakan B20 untuk PSO dan non-PSO dinilai sulit terlaksana secara maksimal dalam waktu dekat.

Produsen Biodiesel siap meneken kontrak pengadaan dengan Kementerian ESDM untuk penerapan aturan B20.

Menteri ESDM bisa menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri ESDM mengenai teknis pelaksanaannya.

Jokowi mengatakan, pemerintah bisa menghemat devisa sebesar 5,9 miliar dolar AS apabila mampu mengimplementasikan kebijakan bahan bakar biodiesel 20 persen (B20).

Luhut menilai tidak perlu ada penundaan pembangunan infrastruktur sebab ada peluang peningkatan pendapatan negara dari kelapa sawit melalui aturan biodiesel.

Keputusan penerapan B20 mulai 1 September itu mempertimbangkan perhitungan alokasi, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri ESDM sudah rampung.

Pemerintah akan memperluas penggunaan Biodiesel 20 persen (B20) sehingga tidak hanya berlaku untuk transportasi PSO melainkan juga non-PSO.

Menteri Darmin menyatakan pelaksanaan mandatori biodiesel secara penuh akan mengatasi masalah defisit neraca perdagangan Indonesia.

Pemerintah Indonesia keberatan dengan kemunculan putusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) terkait dengan bea masuk imbalan produk biodiesel.

Penggunaan jagung sebagai pangan lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan dibandingkan sebagai biofuel.

Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan biodiesel Cina yang diperkirakan mencapai sembilan juta ton per tahun.

Kementerian Perdagangan melayangkan protes ke WTO terkait tingginya tarif bea masuk produk biodiesel ke pasar Uni Eropa dan AS.