Indeks Bawaslu

Bawaslu sedang mengerahkan petugas pengawas di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menyelidiki temuan surat suara tercoblos tersebut.

Bawaslu akan menelusuri video yang beredar di dunia maya terkait sekelompok orang mencoblos surat suara sebelum waktunya yaitu Rabu, 14 Februari 2024.

"Bansos? Kan, kepala negara boleh. Kecuali Pak Jokowi bilang pilih ini, ya, baru enggak boleh," kata Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/2/2024).

Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono mengatakan tindakan Zulhas dalam acara Kemendag RI di Solo itu tidak termasuk pelanggaran kampanye. 

Sudirman Said mengaku mengenal sosok Thomas Lembong sebagai orang yang polos dan tak suka memelintir sebuah isu atau persoalan.

Pihak Istana berdalih tak ada maksud dukungan ke paslon tertentu bila benar Jokowi menyapa rakyat dengan salam 2 jari dari mobil kepresidenan.

Anies Baswedan meminta Timnas AMIN mencabut laporan terhadap Jokowi di Bawaslu terkait presiden boleh berpihak dalam Pemilu 2024.

Analis politik menilai laporan Timnas AMIN soal ujaran Jokowi ini akan bernilai positif sebab akan menguji kemampuan lembaga pemilu, seperti Bawaslu.

Bawaslu menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden boleh berkampanye, tak melanggar Undang-Undang Pemilu.

Migrant Care menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 di luar negeri memasuki fase kritis dan berbahaya sejak awal prosesnya.

Ganjar Pranowo mempertanyakan alasan kelompok yang melaporkan Mahfud MD ke Bawaslu.

Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu yang memutuskan apakah penempelan stiker Prabowo-Gibran pada beras bulog itu termasuk pelanggaran atau tidak.

Bawaslu bakal berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan pemasangan alat peraga kampanye (APK) parpol peserta Pemilu 2024.

Menurut Pemprov DKI, penurunan videotron Anies Baswesan adalah ranah swasta.

Soal dugaan pelanggaran dalam kampanye Gobran, Bagja menjelaskan saat ini masih proses pemeriksaan, ia enggan berkomentar lebih jauh terkait sanksinya. 

Perbaikan laporan awal dana kampanye ini diperuntukan bagi peserta pemilu yang sebelumnya dalam laporan sebelumnya dikembalikan.

Gibran mengaku siap disanksi dan dipanggil apabila terbukti melakukan pelanggaran kampanye saat kunjungan di Ambon, Maluku.

Bawaslu Provinsi Maluku menyebutkan alasan kunjungan Gibran ke Ambon diduga melanggar aturan karena melibatkan perangkat desa yang hadir.

Bawaslu RI akan mengecek kebenaran total pengeluaran PSI pada Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang hanya Rp180 ribu, sementara penerimaan Rp2 miliar.