Indeks Basuki Hadimuljono

"Tidak ada itu [ambil alih]. Mohon dicek lagi apa bahasanya seperti itu. Tol itu urusannya dari dulu BPJT dan PUPR, bukan dengan Pemda," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Akan ada lima gerbang yang akan dihapus sehingga [tarif] golongan 2, 3, 4, dan 5 turun banyak."

Saat diperiksa KPK sebagai saksi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku ditanyai soal proses pengangkatan eks Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Jembatan Widang yang ambrol beberapa waktu lalu, bisa dilalui kendaraan pada H-10 Lebaran.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak setuju jika jalur penghubung (bypass) Bandara Kulon Progo-Borobudur dibangun tol, karena akan mematikan pelaku UMKM.

Pemerintah Pusat tetap merencanakan adanya pembangunan tol di wilayah DIY. Tol tersebut nantinya akan menghubungkan Bandara Kulon Progo dengan Kota Yogya.

Simpang susun Semanggi mulai tersambung sejak Selasa (25/4) malam. Proyek ini ditargetkan beroperasi di peringatan Hari Kemerdekaan nanti. Pemerintah mengklaim proyek ini bisa mengurai kemacetan di kawasan Semanggi.

Rencana menyambungkan Pulau Jawa dengan tol sudah ada sejak 20 tahun lalu dengan proyek bernama Trans Jawa. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, Trans Jawa ditargetkan tuntas pada 2014, lalu diundur hingga 2019. Di bawah pemerintahan baru, target penyelesaian Trans Jawa dipercepat menjadi 2018, bahkan ruasnya diperpanjang hingga Banyuwangi, semuanya ditarget tuntas 2019.

Proyek pembangunan jalur Pantai Selatan Jawa bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dari Pantai Utara Jawa dan membuka keterisolasian wilayah sekaligus memeratakan kesejahteraan masyarakat wilayah selatan Jawa.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan menyesalkan atas jatuhnya korban meninggal, baik karena kecelakaan lalu lintas maupun hal lainnya pada arus mudik Lebaran kemarin. Jonan juga menegaskan kemacetan yang terjadi di pintu keluar tol "Brexit" akan menjadi bahan introspeksi dan evaluasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para menteri, kepala lembaga dan pejabat eselon I untuk mempermudah dan menyederhanakan aturan agar kinerja pemerintah lebih cepat dan tidak terbelenggu aturan.

"Hari ini saya mendadak ke sini untuk cek betul urusan beras kita ini. Kenapa serapan dari petani yang sudah panen banyak tidak bisa terserap dengan baik," kata Presiden.

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.