Indeks Bambang Brodjonegoro

Menteri PPN Bambang Brojonegoro mengatakan, angka kemiskinan di Papua saat ini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah.

Menurut Bappenas, uang tunai yang digunakan untuk membeli rokok itu bisa dibelanjakan barang lain yang dinilai jauh lebih berguna.

Bappenas memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB Rp6 triliun.

"Ini salah satu alternatif pendanaan atau pembiayaan pembangunan non-APBN yang diharap bisa menjadi tren besar di kemudian hari," ujar Bambang Brodjonegoro.

Kepala Beppenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah akan berfokus mendorong pengembangan transportasi berbasis rel di kota-kota besar.

Bappenas memastikan sejumlah alternatif pilihan ibu kota baru berada di luar Jawa dan tidak jauh dari akses ke fasilitas infrastruktur.

Bappenas meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,6 persen. Alasannya IMF mengkoreksi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2017 dari sebelumnya 3,1 persen menjadi 3,5 persen.

Vietnam sudah memberlakukan asuransi pengangguran (unemployment insurance) sejak tahun baru 2009. Thailand bahkan lebih awal lagi, Negeri Gajah Putih itu telah menyelenggarakannya sejak 2004 silam. Tapi di Indonesia, wacana asuransi pengangguran baru dihembuskan sehari lalu.

Pemerintah terus melanjutkan rencana proyek tanggul raksasa (national capital integrated coastal development/NCICD) di Teluk Jakarta. Kajian tentang rencana proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam pekan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meresmikan Pusat Kajian Strategis Baznas (Badan Amil Zakat Nasional yang diharapkan dapat memperkuat pembangunan zakat nasional, mengingat belum maksimalnya pengumpulan zakat di Indonesia.

Pemerintah berharap banyak pada dana repatriasi program amnesti pajak atau Tax Amnesty. Namun, pelaksanaan UU Pengampunan Pajak ini tidaklah mudah, karena banyak yang berusaha mengganjal. Akankah pemerintah dapat melewati segala rintangan tersebut?

Peta politik di parlemen berubah setelah Presiden Joko Widodo berhasil menarik Partai Golkar dan PAN bergabung dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kini, secara matematis di atas kertas dukungan parlemen pada pemerintah cukup kuat dan menjanjikan.

Ada beberapa nama baru ada juga pergeseran jabatan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada Semester II 2016 sebesar 5,3 persen. Bambang beralasan pemerintah telah membuat terobosan kebijakan dalam hal pengeluaran, dari sisi konsumsi pemerintah, belanja infrastruktur, serta pembentukan modal tetap bruto sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan negara pada Semester I/Tahun 2016 mencapai Rp634.677,2 miliar atau mencapai 35,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, namun rendah dari realisasi pada semester I/Tahun 2015

Sejumlah kepala daerah mendapatkan pengarahan dari Presiden Joko Widodo terkait fasilitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dua oranga pegawai pajak yang bekerja di Kantor Pajak Pratama Sibolga, Sumatera Utara, yaitu seorang juru sita pajak dan anggota satuan pengamanan, gugur ketika menjalankan tugas penagihan pajak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya dua petugas pajak di Sibolga, Sumatera Utara yakni Parada Toga Frans dan Soza Nolo Lase yang tewas ditikam wajib pajak saat menjalankan tugasnya. Menpan RB mengusulkan pemberian kenaikan pangkat luar biasa kepada kedua petugas yang gugur tersebut.

Pemerintah secara resmi mengajukan RUU Pengampunan Pajak kepada Komisi XI DPR RI untuk segera dilakukan pembahasan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya mengembalikan dana dari luar negeri serta meningkatkan penerimaan pajak negara.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa mereka menemukan adanya kecocokan sebagian besar nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.