Indeks Badan Otorita Ikn

Pembangunan Istana Negara dan Hotel Nusantara siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024.

Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara hingga rumah dinas menteri di IKN menjadi target bangunan yang rampung dan berfungsi pada Juni 2024.

“Progres pembangunan fisik IKN overall sekitar 70 persen, jadi ini sekaligus untuk menjawab terkait pertanyaan IKN itu ada enggak sih,” kata Alimudin.

Total realisasi komitmen peminatan investasi di IKN mencapai Rp41,4 triliun selama tiga rangkaian peletakan batu pertama tahap 1-3 pada 2023.

Sudah ada 13 Badan PBB seperti WHO, UNICEF, dan UNESCO yang berkomitmen untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Taksi terbang atau sky taxi sejauh ini masih dalam tahap pengembangan, belum masuk dalam tahap komersialisasi di kawasan IKN.

Kepala Otorita IKN Bambang menuturkan, kabel listrik, fiber optik semuanya ditata dengan baik di dalam tanah sehingga tidak mengancam keselamatan warga.

Hanya kendaraan yang dianggap ramah lingkungan beroperasi di kawasan IKN Nusantara demi mencapai Net Zero Emission.

Penambahan ketentuan yang akan dimasukkan ke revisi UU IKN terkait aturan perumahan.

Proses revisi UU IKN melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Kelas jabatan 17 atau Sekretaris Otorita IKN diberikan tunjangan Rp98.152.220.

OIKN akan menyiapkan tempat bagi pelaku usaha lokal untuk menjual produk-produknya di IKN.

Presiden Jokowi meminta badan otorita membentuk satu sistem daring terpadu untuk mempercepat proses perizinan IKN agar sesuai peraturan yang berlaku.

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

36 telah memasuki tahap selanjutnya, yakni menandatangani kontrak berupa perjanjian kerahasiaan atau non disclosure agreement (NDA).

Kasus malaria di wilayah IKN berasal dari wilayah lintas batas yang berbatasan dengan Penajam Paser Utara (PPU), Paser, dan Kutai Barat.

Presiden Jokowi telah meminta Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono untuk menangani masalah ganti rugi lahan.

Pembangunan rumah bagi ASN di IKN Nusantara bersumber dari APBN serta mayoritas dari KPBU.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono menuturkan nvestasi asing dibutuhkan untuk pembangunan IKN.

Berdasarkan Perpres 62/2022 tentang Otorita IKN, paling sedikit dua orang deputi diutamakan dari unsur warga lokal di Kaltim.