Indeks Apbn 2020

Penyerapan anggaran kesehatan baru mencapai 4,68%, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pemerintah merevisi kedua APBN tahun 2020 setelah Presiden Jokowi menandatangani Perpres 72 tahun 2020 pada 24 Juni 2020.

Kebutuhan pembiayaan APBN 2020 meningkat Rp905,2 triliun. Ini disebabkan perubahan biaya penanganan COVID-19 yang terakhir meningkat menjadi Rp695,2 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan bila defisit langsung diturunkan seketika, maka dampaknya akan buruk bagi perekonomian.

Pemerintah resmi menaikkan defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp1.039,2 triliun.

Wamenkeu Suhasil mengatakan target pembiayaan utang pada APBN 2020 berada di angka Rp1.006,4 triliun. Realisasi pembiayaan utang per April 2020 setara 22,2 persen.

Penyebab defisit ini terjadi karena pendapatan negara hanya terealisasi Rp549,5 triliun setara 31,2 persen dari target Rp1.760 triliun.

Dengan defisit sebesar 6,27% PDB, akan ada tambahan utang hingga Rp175 triliun.

Total dana untuk penanganan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 mencapai Rp641,17 triliun.

Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami perubahan paling mencolok dibandingkan asumsi lain dalam revisi APBN 2020.

Defisit APBN 2020 diprediksi mencapai 6,27% dari PDB, meningkat dari proyeksi semula.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup untuk menghadapi pandemi Corona atau COVID-19 maupun untuk menjalankan roda pemerintahan.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah masih perlu menerbitkan utang sebanyak Rp697,3 triliun lagi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan, mulai Mei sampai Desember 2020.

Shortfall pajak tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp388,5 Triliun.

Faisal Basri menyebut anggaran tambahan untuk COVID-19 dan dampak ekonominya cuma Rp73,4 triliun.

Realisasi pembiayaan utang pemerintah pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp76,5 triliun.

Sri Mulyani meminta Anies memanfaatkan lebih dulu sederet pos anggaran jumbo milik Pemprov yang ia yakini belum direalokasikan.

Staf Khusus Menteri Riset dan Teknologi Ekoputro Adijayanto mengatakan pemotongan anggaran Kemenristek karena perubahan nomenklatur, bukan karena pandemi COVID-19.

Pemerintah memangkas sebagian anggaran kementerian, terbesar dari Kemenristek yang dipotong hingga 96%.

Pemerintah resmi mengubah postur APBN 2020 dengan perkiraan penerimaan turun menjadi Rp1.760,9 triliun.