Indeks Angkutan Barang

Kemenhub tegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen melindungi keselamatan para pemudik.

Kemenhub menyatakan, pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas seperti saat Natal dan Tahun Baru.

Dalam sebulan, berulang kali truk alami kecelakaan hingga sebabkan korban tewas. Apa saja yang perlu dibenahi dalam manajemen angkutan barang ini?

Pembatasan akan dilakukan sejak Jumat, 5 April 2024 pukul 09.00, sampai dengan Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 WIB.

Kementerian Perhubungan melakukan pembatasan angkutan barang saat libur Natal dan Tahun Baru. Simak jadwal lengkapnya.

Daftar lokasi pembatasan angkutan barang saat arus balik Lebaran 2023 dari Jakarta hingga Jawa Tengah.

Kemenhub akan melakukan rekayasa lalu lintas mengantisipasi kepadatan kendaraan pada masa liburan akhir tahun serta perayaan Natal dan Tahun Baru 2023.

Pada triwulan I 2022 KAI mengangkut barang sebanyak 12,7 juta ton barang. Naik 14,4 persen dibandingkan triwulan I 2021 yang hanya 11,1 juta ton barang.

Pembatasan operasional angkutan barang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2022.

Pemerintah selama ini dinilai baru mengajak pemilik barang dan pengusaha angkutan barang soal penyelesaian truk ODOL.

Volume angkutan barang PT KAI (Persero) menunjukkan kenaikan 12,7 persen dengan didominasi angkutan batu bara.

Meski mudik lebaran atau Idulfitri 2021 dilarang, tapi pemerintah tetap melonggarkan angkutan barang beroperasi.

Trayek tol laut yang ditambah pada 2020 di antaranya meliputi Papua, Bovel Digul, Mamberamo dan Cilacap.

Muatan kendaraan bermotor memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi.

Kemenhub mewajibkan agar angkutan barang menggunakan tanda khusus selama arus mudik Lebaran.

BPS mencatat volume angkutan barang dengan memakai sarana kereta api dan kapal laut meningkat pada Januari 2019 dibanding bulan sebelumnya. 

Kemenhub akan mengizinkan truk melintasi tol Japek saat mudik lebaran 2019, jika jalan layang sudah beroperasi. 

Kemenhub mencatat akibat pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan pada angkutan barang marak terjadi, negara rugi hingga Rp43 triliun per tahun.