Indeks Anggaran Tgupp Dki

DPRD DKI meloloskan anggaran untuk TGUPP sebesar Rp19 miliar pada APBD tahun 2022 tetapi dengan sejumlah syarat.

Ketika tunjangan para PNS dipangkas, TGUPP bentukan Anies Baswedan sebaliknya.

Marco Kusumawijaya menyebutkan tugasnya di komite pesisir telah selesai dan ingin menuntaskan penulisan buku.

Plt Kepala Bappeda DKI menilai pergub cukup mendesak sebagai acuan besaran gaji yang akan diterima 50 orang anggota TGUPP tersebut.

Rangkap jabatan TGUPP menunjukkan sulitnya memantau kinerja sekaligus rangkap jabatan tim adhoc yang dibentuk Anies dengan uang pajak tersebut.

Pemprov DKI Jakarta memastikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebagaimana diusulkan dalam APBD DKI 2020 sebesar Rp19,8 miliar tidak akan dipangkas, meski jumlah anggota berkurang.

Rapat pembahasan anggaran TGUPP yang diadakan pada Senin (10/12/2019) berlangsung alot karena pro-kontra pengurangan jumlah anggota.

Debat soal TGUPP terjadi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang digelar pada Senin (9/12/2019) sore.

Anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak menilai kehadiran TGUPP memperpanjang proses inisiasi program dan kebijakan Anies

Fraksi PDIP menyarankan anggaran TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies Baswedan menegaskan anggaran TGUPP 2020 tetap sebesar Rp18,99 miliar.

Anggaran TGUPP Gubernur Anies Baswedan meningkat menjadi Rp 18,9 miliar. Peningkatan itu tidak berbanding lurus dengan target kerja.

Isi dalam pergub baru Nomor 187 Tahun 2017 susunan TGUPP menjadi empat bagian, penambahan uang tranportasi serta jumlah anggota TGUPP tak terbatas seperti pergub sebelumnya. 

Penarikan iuran lingkungan oleh pengembang tidak dilakukan transparan, sehingga menciptakan 'hukum rimba' dalam prosesnya.

Sandiaga menilai Iman tidak tahu kinerja TGUPP.

"Dia menunjukan kepemimpinan yang baik dan pemikirannya yang sangat komprehensif dan troubleshootingnya hebat," ungkap Sandiaga

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memberikan 11 catatan kritis terhadap sejumlah kebijakan Anies-Sandi yang muncul di masa 100 hari pemerintahannya di ibu kota.

Jumlah anggota TGUPP bidang percepatan pembangunan lebih banyak ketimbang lainnya. Ini lantaran banyak anggotanya dari PNS DKI Jakarta yang sebelumnya berada di TGUPW

Ketua TGUPP akan digaji sebesar Rp5,1 juta. Sementara lima orang ketua Bidang, mendapatkan gaji masing-masing sebesar Rp41,2 juta.

Perekrutan TGUPP harus mengikuti mekanisme perundang-undangan karena menggunakan dana APBD.