Indeks Anggaran Dpr

FITRA menilai anggaran yang digelontorkan harus sesuai dengan kinerja yang terukur, bukan sekadar bertambah akibat penambahan jumlah kursi.

BURT DPR beralasan kunjungan ke Turki telah direncanakan sejak dua tahun lalu namun baru terlaksana pada tahun ini.

Capaian kinerja legislasi DPR pada 2021 kembali mendapat rapor merah setelah hanya mengesahkan 8 dari 37 Rancangan Undang-Undang.

Setjen DPR menganggarkan untuk pergantian gorden sebesar Rp48,7 miliar dan aspal Rp11 miliar.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan utuh polemik anggaran Rp48 miliar untuk gorden di rumah dinas anggota DPR.

Setjen DPR membatalkan rencana pembelian multivitamin meski proses tender sudah selesai.

DPR minta kenaikan anggaran ketika kinerja mereka buruk. Misalnya, karena terus menggodok peraturan yang bertentangan dengan aspirasi publik.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI menilai salah satu masalah polemik anggaran muncul karena pengganti Sandiaga Uno sebagai wagub belum ada.

Berdasarkan survei LSI, DPR adalah instansi negara dengan tingkat kepercayaan publik nomor dua terendah.

Kemenkeu beberkan alasan kenaikan anggaran DPR RI dalam APBN tahun 2020.

Jumlah itu lebih tinggi Rp833 milar dari usulan pemerintah.

Fahri Hamzah menyatakan DPR harus memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri agar bisa benar-benar indenpenden dalam mengawasi kinerja pemerintah.  

“Menteri Keuangan itu kejam, tidak berperikemanusiaan, karena anggaran kita dipotong-potong terus," tukas Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing.

Hanya untuk membuat undang-undang, DPR 2014-2019 menghabiskan Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar/tahun, menurut ICW.

"PSI menilai DPR RI periode 2014-2019 tidak mampu bekerja secara efisien."

Yenny berkata, tidak ada keharusan bagi Kemenkeu untuk mencairkan dana pembangunan alun-alun demokrasi dan gedung DPR yang diajukan oleh parlemen.

LSM Fitra menilai DPR tidak layak mendapatkan kenaikan anggaran. Alasan FITRA, kenaikan anggaran harus diikuti dengan kinerja parlemen.

Anggaran ini masih bersifat usulan untuk dibawa ke Badan Anggaran DPR dan dibahas bersama pemerintah.