Indeks Amnesti Pajak

Hingga 27 Desember 2016, OJK mencatat dana repatriasi yang masuk baru mencapai 62 persen dari Rp143 triliun. Adapun batas waktu realisasi repatriasi aset untuk periode pertama amnesti pajak adalah 31 Desember 2016.

Program amnesti pajak periode kedua akan berakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau semua pelaku UMKM juga memanfaatkan program tersebut.

Pendapatan dari uang tebusan pada pengampunan pajak periode dua ternyata tak terlalu spektakuler. Tak seperti periode pertama yang bisa mencapai Rp97,2 triliun.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, para pengusaha di bidang tambang yang mengikuti tax amnesty masih minim. Mereka pun diimbau untuk turut serta dalam program pengampunan pajak tersebut.

Peningkatan jumlah pemilik NPWP tidak berbanding lurus dengan kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT yang berperan penting untuk menggali potensi pajak. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang selama ini belum terselesaikan. Akankah amnesti pajak menjadi jawaban?”

UU pengampunan pajak atau amnesti pajak lolos dari lubang jarum setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materil para pemohon. Keputusan ini tentu membuat pemerintah bernapas lega.

Saat BUMN yang jadi harapan ujung tombak pembangunan justru nyatanya kurang patuh untuk mensukseskan program amnesti pajak. Menkeu Sri Mulyani pun menganggap persoalan ini sebagai kenyataan yang memalukan.

Presiden Joko Widodo menyebut ada dana Rp11.000 triliun yang tersimpan di luar negeri. Dana-dana tersebut milik masyarakat dan perusahaan di luar negeri. Pemerintah akan mengupayakan agar dana-dana tersebut pulang ke Indonesia.

Jumlah wajib pajak yang mengikutui program amnesti pajak pada periode pertama masih terhitung jauh dibawah pencapaian. Karenanya, Presiden Joko Widodo memerintahkan para anggota Real Estate Indonesia untuk mengikuti program dari Kementerian Keuangan itu.

"Tax amnesty Amerika kok seperti ikut-ikut kita," kata Presiden Jokowi.

Sri Mulyani mengungkapkan kekecewaannya karena dari 1.976 wajib pajak yang berprofesi sebagai pengacara, hanya lima persen yang mengikuti program amnesti pajak. Seharusnya, menurut Menteri Keuangan itu, jumlah pengacara yang ikut amnesti pajak bisa lebih banyak.

Realisasi uang tebusan program amnesti pajak per 14 November 2016, baru mencapai 59,5 persen dari target Rp165 triliun.

Menkeu Sri Mulyani akan melakukan opsi prefunding untuk mendanai kebutuhan operasional di awal 2017. Sebabnya, kas negara pada awal tahun belum sepenuhnya terisi, karena belum efektifnya penerimaan pajak pada periode Januari hingga Februari.

Hingga pekan terakhir Oktober 2016, sebanyak Rp157 triliun dana asing masuk ke pasar modal dan obligasi di dalam negeri (capital inflow). Dana itu tak termasuk penanaman modal asing.

Realisasi uang tebusan dari program amnesti pajak yang dicatat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berdasarkan penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) hingga 1 November 2016 telah mencapai Rp98 triliun atau sekitar 59,3 persen dari target Rp165 triliun.

Dana repatriasi yang terkumpul pada bulan pertama periode kedua program amnesti pajak baru mencapai Rp400 miliar. Dirjen Pajak berjanji akan selalu mengajak semua untuk gotong royong membayar pajak.

Penerimaan negara dari pajak dinilai mampu memutus rantai kesenjangan sosial dan kemiskinan. Karenanya, Sri Mulyani menjelaskan, perlu dilakukan upaya menaikkan rasio penerimaan pajak yakni melalui program amnesti pajak.

PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) menyatakan telah menghimpun dana tebusan sebesar Rp7,6 triliun, dan dana repatriasi sebesar Rp780,6 miliar dari program amnesti pajak hanya dalam tiga bulan yakni dari Juli hingga September.

Indonesia dan India punya banyak kesamaan, baik kepadatan penduduk, luas wilayah negara, juga tingkat ekonomi. India juga pernah menjalankan program amnesti pajak. Tapi capaiannya jauh berbeda. Mengapa?

Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengikuti program amnesti pajak dengan menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) pada Kamis (29/09/10) lalu. Kesadaran Gubernur DIY ini diharap dapat menjadi contoh bagi seluruh wajib pajak di Yogyakarta.