Indeks Amdal

Ketika penggunaan batu bara menimbulkan gangguan kesehatan dan pencemaran, pelanggarannya tak hanya administratif, tapi juga menyangkut hak asasi manusia.

Pada sosialisasi yang digelar 11 September, pertanyaan tentang AMDAL menjadi salah satu topik yang ditanyakan warga.

AMDAL memiliki dasar hukum yang diatur dalam PP) No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup", berikut pengertian dan fungsinya.

Secara tidak sadar AMDAL sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat awam.

UU Cipta Kerja menghapusa komisi amdal di daerah dan hak koresksi masyarakat lewat gugatan pengadilan tata usaha negara.

RUU Cilaka yang diubah menjadi RUU Cipta Kerja mengganti IMB dengan kata “Persetujuan Bangunan Gedung.”

Menteri LHK Siti Nurbaya memastikan analisis dampak lingkungan atau Amdal dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tak dihapus.

Amdal sepatutnya diperkuat, bukan jadi sekadar pelengkap

Wacana penghapusan IMB dan Amdal demi memperlancar investasi dinilai tidak relevan setelah banjir besar menerjang Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun baru 2020.

Walhi menyebut ada wacana penghapusan Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ketua Umum IAI Ahmad Djuhara menilai gedung yang menjadi kantor Sofyan Djalil tidak memiliki tangga kebakaran sehingga ia yakin akan berbahaya bagi penggunanya.

Sofyan Djalil mengatakan kemungkinan perizinan IMB dan AMDAL akan disederhanakan ketimbang benar-benar dinihilkan seperti wacana yang ia lempar ke publik.

Sejumlah perwakilan kepala daerah hingga akademisi menolak wacana penghapusan IMB dan AMDAL yang dilontarkan Kementerian ATR.

M. Taufik curiga Amdal proyek LRT Jakarta bermasalah. Dia juga menilai LRT Jakarta sebagai proyek gagal.

Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, Amdal proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) saat ini sedang diurus oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dokumen AMDAL Bandara Kulon Progo telah diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup pada 17 Oktober 2017 dan akan segera dipublikasikan.

Meski ditargetkan beroperasi 2019, hingga saat ini pembebasan lahan dan amdal Bandara Kulon Progo masih belum sepenuhnya selesai.

Pengembang Pulau G akan diminta memperbaiki lagi dokumen Amdal Perubahan. Perbaikan itu mengikuti pilihan solusi, yang akan ditetapkan Kemenko Kemaritiman, untuk mengatasi gangguan terhadap PLTGU Muara Karang.

PT Muara Wisesa Samudra (MWS) selaku pengembang pulau G telah merampungkan AMDAL Perubahan sejak minggu lalu.

Jika proyek pemerintah saja tak taat dengan persyaratan Amdal, Nabiel kuatir ini akan jadi preseden buruk bagi penegakan peraturan.