Indeks Ambon

Kerajaan Tanah Hitu merupakan salah satu pemerintahan Islam pertama di Maluku sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat .

Pesawat kalibrasi jenis King Air milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, yang ditumpangi tujuh orang tergelincir di Bandara Internasional Pattimura, Ambon pada Rabu siang.

“Lupakan tragedi yang menimpamu. Kita semua nahas sejak awal dan kau memang harus terluka habis-habisan agar dapat menulis secara serius. Saat kau terluka, gunakanlah—jangan curang. Setialah kepadanya seperti seorang ilmuwan—tetapi jangan anggap penderitaan itu istimewa hanya karena ia terjadi kepadamu atau orang-orang terdekatmu (Ernest Hemingway, dalam sebuah surat untuk F. Scott Fitzgerald).

Harga cengkih mulai naik hingga ratusan ribu. Kabar gembira bagi petani cengkih di Nusantara.

Presiden Jokowi menyatakan PLTU Waai di Maluku Tengah, yang terbengkalai bertahun-tahun, sejak awal salah desain karena memanfaatkan sumber energi batu bara.

Gubernur Maluku, Said Assagaff, meminta kepada masyarakat Maluku untuk bisa menerima batalnya kehadiran Presiden Jokowi di malam pergantian tahun nanti.

Pemuda Muslim membantu menjaga keamanan gereja dan mengatur lalu lintas saat umat Kristiani beribadah malam Natal di Gereja Silo, Ambon.

Hanya dua kota di Indonesia yang diakui Unesco sebagai "kota kreatif": Bandung dan Pekalongan. Tapi belum ada yang layak disebut sebagai "kota musik". Mengapa?

KPK memeriksa Wakil Wali Kota Ambon Muhammad Armyn Syarif Latuconsina dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR anggaran 2016.

RMS berdiri tak lama setelah Indonesia merdeka. Republik Maluku Selatan (RMS) adalah salah satu pemberontakan yang mendirikan Negara sendiri di Ambon. Operasi menumpas RMS ini memang berat dan sulit. Indonesia juga merekrut ribuan bekas KNIL sebagai tentara Indonesia. Ini adalah "perpeloncoan" sangat berat bagi anggota TNI eks KNIL, juga tentara yang di masa revolusi dicap kiri. Mereka seperti diminta "mencuci dosa", dengan risiko nyawa melayang.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan menilai pemerintah desa masih lemah dan menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dibehani.