Indeks Ambang Batas Presiden

Ambang batas pencalonan presiden 20 persen menjadi kuncian partai besar terhadap partai dengan perolehan suara kecil di parlemen.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai jika ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen, maka justru berpotensi melanggengkan langkah oligarki dalam menguasai DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan sulit lolos ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. 

"Peraturan ini [presidential threshold] justru mengebiri hak masyarakat dalam berpolitik."

Titi menjelaskan enam titik bahayanya presidential threshold yang terus membuat pemilu Indonesia menjadi stagnan.

Menurut Mardani, konstelasi politik akan berubah apabila presidential threshold berubah menjadi 0 persen.

Sekjen Partai Gerinda mengatakan, partainya tak terpengaruh dengan uji materi ambang batas capres.

Putusan MK soal Presidential Threshold membuat peta politik pada Pilpres 2019 tidak akan berubah banyak dibanding 2014.

Airlangga mengatakan putusan MK itu semakin memperkuat koalisi partai pemerintah untuk kembali mengusung Presiden Jokowi. 

Effendi menyatakan presidential threshold 20 persen akan membula peluang calon tunggal dalam Pilpres 2019.

MK menilai anggapan pemohon menuding penetapan presidential threshold merupakan upaya tarik-menarik politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai secara hukum.

Hadar meminta MK segera memutuskan perkara presidential threshold guna menghindari ketidakjelasan posisi partai politik.

Jika tanpa adanya ambang batas, maka partai politik berkoalisi apabila memiliki kesepahaman, sementara yang tidak cocok kemudian akan memilih alternatif lainnya.