Indeks Aji Indonesia

Badai PHK di berbagai sektor, termasuk industri media, menjadi sorotan bagi AJI Indonesia. Pemerintah diminta dapat segera menghentikan gelombang PHK.

Berikut ini profil Nani Afrida dan Bayu Wardhana selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal AJI Yogyakarta yang baru.

Nani Afrida dan Bayu Wardhana terpilih sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal AJI Indonesia periode 2024-2027.

Serangan DDoS terhadap Narasi menjadi bukti upaya sistematis untuk membungkam pers yang bertujuan agar publik tidak dapat mengakses konten jurnalistik.

LBH Pers, ICW dan AJI menemukan sejumlah pasal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengancam kerja jurnalistik serta hak atas informasi publik.

Nomor seluler dan sejumlah akun medsos Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Madrim diretas pihak tak dikenal.

AJI Indonesia mengecam Polres Luwu Timur yang memberikan cap hoaks terhadap berita Project Multatuli yang terkonfirmasi.

LBH Pers menilai serikat pekerja berguna untuk melindungi karyawan atau buruh yang bekerja di perusahaan media, termasuk wartawan.

Aliansi Jurnalis Indepeden Indonesia kritik pasal sanksi administratif di RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena membawa ke masa orde baru.

Sikap pemerintahan Jokowi yang abai pada karhutla hingga serampangan memutus internet di Papua terbukti melanggar hukum.

Kritik Farid Gaban soal UKM tak dapat dianggap sebagai hasutan atau menyebarkan berita bohong.

Akun Twitter Dapur (@antilalat) saat diperiksa per Jumat (23/8/2019) merupakan anonim. Ia melakukan doxing tidak hanya kepada satu jurnalis dan satu media saja.

Dalam catatan AJI, pelaku paling banyak adalah warga (10 kasus), aparat kepolisian (7 kasus), serta ormas (6 kasus).

AJI Jakarta menyatakan kepercayaan publik internasional kepada pemerintah Indonesia bisa merosot jika kebebasan pers di dalam negeri terus memburuk.

Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan menegaskan besaran gaji belum tentu mempengaruhi pilihan politik wartawan di Pilpres 2019. 

AJI Indonesia memandang keputusan presiden masuk ranah tata usaha negara, sehingga akan dilawan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

AJI Indonesia mendesak pejabat Kemenristekdikti menggunakan mekanisme yang diatur UU Pers jika keberatan dengan pemberitaan soal sindikat jual beli ijazah bodong.

Berkaca dari kasus Zulfikar Akbar, AJI meminta media massa membuat kebijakan bagi jurnalis untuk ber-medsos.

"(Kasus kekerasan pada jurnalis Indonesia selama 2017) terbanyak kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini polanya berulang dalam waktu 3-5 tahun belakangan," kata Ketua AJI Indonesia Abdul Manan.