Setya Novanto mengaku tidak pernah mendengar kalau Ade Komarudin (Akom) memperingatkan dirinya lewat Aburizal Bakrie, dalam kesaksiannya di sidang korupsi e-KTP.
Ketua Panitia Pengadaan Proyek e-KTP, Drajat Wisnu Setiawan tidak mengakui tuduhan jaksa bahwa dirinya pernah mengirimkan bungkusan berisi uang ke rumah dinas anggota DPR RI, yang diduga Ade Komarudin.
Ade Komarudin menyesalkan soal keputusan MKD yang memberi sanksi terhadapnya. Kini, ia meminta agar MKD dapat mengembalikan nama baiknya dengan mencabut sanksi itu.
Ketua DPR Ade Komarudin telah terbukti melakukan pelanggaran sedang berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan DPR. Ade pun dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR.
"Tujuan kemerdekaan adalah bagaimana rakyat bahagia, merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan kesia-siaan hidup. Itu jadi tantangan generasi penerus," kata Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.
Ketua DPR RI, Ade Komarudin menilai, Pemerintah Indonesia tidak wajib menaati putusan Pengadilan Rakyat Indonesia (IPT) 1965, yang salah satunya rekomendasinya agar Indonesia meminta maaf terhadap korban kejahatan HAM di tahun 1965-1966.
Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan bahwa pimpinan DPR RI telah melakukan konsultasi mengenai RUU tax amnesty dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.
Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat RI yang memutuskan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak mengundang perdebatan sejumlah anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima dua surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera terkait usulan pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan dan anggota DPR.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom minta maaf terkait pernyataannya yang menyebut “anggota DPR berpikiran sesat”.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan, pihaknya tidak akan ikut campur terkait kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, hal tersebut merupakan urusan internal partai tersebut.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menolak rencana DPR untuk membangun perpustakaan mewah senilai Rp570 miliar. FITRA menilai anggaran sebesar itu hanya akan memboroskan anggaran, padahal masih banyak daerah tertinggal yang membutuhkan.